|
REPUBLIKA, Rabu, 16 Juni 2010 |
|
|
|
|
Ditulis oleh Administrator
|
Syarat Peserta Pemilu Diperberat
JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Almuzzammil Yusuf, mengatakan, ada keinginan agar syarat keikutsertaan parpol menjadi peserta pemilu diperberat. Usulan ini dimaksudkan agar jumlah peserta pemilu semakin sederhana.
''Dari masukan yang diberikan para pakar yang diundang Baleg, banyak usulan agar syarat keikutsertaan diperberat,'' kata Almuzzammil kepada Republika, Selasa (15/6).
Baleg saat ini sedang merumuskan syarat pembentukan parpol serta keikutsertaan parpol dalam pemilu. Untuk syarat mendirikan parpol, karena itu menjadi hak warga negara maka akan diperlonggar. Namun, ini berbeda dengan jika parpol ingin ikut dalam pemilu.
Disinggung tentang apakah ketentuan parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009 bisa langsung menjadi peserta Pemilu 2014 akan dihapus, Almuzzammil mengatakan, hal itu belum dibahas. ''Tapi, memang usulan dari para pakar agar syaratnya (menjadi peserta pemilu--Red) diperberat,'' ungkap Almmuzzamil.
Jika ketentuan benar-benar diubah, parpol seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) ataupun Partai Damai Sejahtera (PDS), dan parpol peserta Pemilu 2009 tidak bisa otomatis menjadi peserta Pemilu 2014.
Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu, meminta agar partai-partai besar tidak semena-mena dalam melakukan revisi. Apalagi, bila dengan mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya.
PDS beserta partai non-PT lainnya pasti keberatan bila ada perubahan UU Pemilu No 8 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2 . ''Dalam ayat itu disebutkan bahwa parpol peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya,'' kata Denny Tewu.
Terlebih sudah muncul isu bahwa draf tersebut akan diubah. Adapun perubahannya menjadi partai politik yang telah memenuhi ketentuan tentang ambang batas perolehan kursi di dewan perwakilan rakyat ditetapkan menjadi peserta pemilu berikutnya. ''Ini dikatakannya tidak fair.''
Denny mengingatkan agar partai yang ada di DPR tidak mengubah kesepakatan, dengan menyuruh ikut verifikasi lagi. ''Jangan ada kesan partai-partai penguasa hanya mau menangnya sendiri.''
Penerapan PT
Anggota Fraksi PAN, M Ichlas El Qudsi, mengingatkan, agar kenaikan PT tidak dilakukan secara drastis. ''Naik dari 2,5 menjadi 3 persen itu sudah ideal. Jangan kemudiannya angka kenaikannya sangat tinggi,'' kata Ichlas.
''Sesuatu yang sifatnya mendadak akan mengejutkan masyarakat. Lebih baik dilakukan secara bertahap dalam dua periode pemilu sehingga masyarakat ataupun parpol juga bisa mempersiapkan diri.''
Terkait dengan penerapan PT hingga DPRD, Ichlas menganggapnya belum perlu. Ia khawatir penerapan PT di daerah justru akan memberangus potensi lokal. ''Potensi lokal akan mati jika PT diterapkan di daerah.''
Ia menyinggung tentang keberadaan parpol lokal yang ada di Aceh. Keberadaan partai lokal di sana bisa menampung aspirasi daerah. ''Kalau parpol lokal di Aceh diizinkan, mengapa potensi lokal di daerah lain justru dimatikan,'' ungkapnya. ed: sadewo
Inilah Nama Anggota DPR RI dari Sumbar
PadangKini.com | Senin, 11/05/2009, 20:33 WIB
PADANG--Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan alokasi kursi parpol bersamaan dengan penetapan penghitungan suara nasional, Sabtu (9/5) malam lalu.
Anggota KPU Sumbar Mufti Syarfie mengatakan, sejauh ini baru jumlah perolehan kursi parpol untuk DPR RI yang telah ditetapkan sedang penetapan nama-nama yang duduk akan dilakukan 20 Mei mendatang di Jakarta," kata Mufti, Senin (11/5).
Meski demikian, Mufti membeberkan nama-nama yang dipastikan duduk di DPR RI mewakili Sumbar.
"Mereka telah pasti menjadi anggota DPR RI, sedangkan untuk DPRD Propinsi akan ditetapkan tanggal 17 Mei dan 15-16 Mei untuk kabupaten/kota" katanya kepada Padangkini.com.
Berikut nama-nama anggota DPR RI asal Sumbar
1. Dasrul Djabar (83.671 suara), Demokrat
2. Darizal Basir (48.223 suara), Demokrat
3. Zulmiar Yanri (27.285 suara), Demokrat
4. Jeffrie Geovanie (66.845 suara), Golkar
5. Azwir Dainy Tara (22.726 suara), Golkar
6. M. Ichlas El Qudsi dari PAN (23.806 suara), PAN
7. Irwan Prayitno (57.199), PKS
8. Epyardi Asda (21.182 suara), PPP.
Dari delapan legislator itu, empat diantaranya wajah lama yakni Irwan Prayitno, Dasrul Djabar, Azwir Dainy Tara dan Epyardi Asda.
Sementara di daerah pemilihan Sumbar 2, legislator yang diperkirakan duduk
1. Djufri (83.046 suara), Demokrat
2. Mulyadi (63.367), Demokrat
3. Nudirman Munir (31.418), Golkar
4. Taslim (15.688), PAN
5. Refrizal (27.214), PKS
6. Muhammad Iqbal (22.429), PPP.
Lima legislator di Sumbar 2 adalah wajah baru di DPR RI, hanya Refrizal dari PKS yang saat ini memang juga menjadi anggota legislatif dari PKS.
DPR Sangat Hati-hati, Trauma pada Pengalaman Miranda S Gultom
29 Apr 2010
Jakarta, Pelita
Komisi Xl DPR akan sangat hati-hati melakukan seleksi tiga calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI), trauma pada pengalaman pemilihan deputi gubernur BI 2003, Miranda S Gultom yang menyeret sejumlah anggota dewan ke pengadilan. "Komisi Xl DPR sangat hati-hati dan berusaha menghindari lobi-lobi dengan calon untuk menghindari pelanggaran etika dan pidana," kata Anggota Komisi Xl DPR dari F-PAN M Ichlas El Qudsi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (28/4).
Namun kata dia. dampaknya, pengetahuan anggota DPR terhadap ketiga calon Itu menjadi sangat mrnim, bahkan anggota DPR tak tahu secara detil calon yang diajukan. "Sangat sedikit yang kami tahutentang mereka." ujar dia.
Karena itu lanj u t M Ichlas yang akrab dipanggil Michel itu. calon deputi pengawasan BI itu harus memiliki track redord yang bagus, memiliki karakter yang tidak bisa diintervensi, berpengalaman dan memiliki pengabdian yangtinggi. "Berdasarkan criteria itu saya lebih cenderung memilih orang luar BI yang menjadi Deputi pengawasan itu," ujar Michel.
Tiga kandidat yang bersaing itu adalah Krisna Wijaya (Komisaris Bank Danamon Tbk/ dari luar BI) dan dua dari.dalam BI, yaitu Halim Alamsyah (Direktur Direktorat Penelitian serta Pengaturan Perbankan 1 Bi) dan Perry Warjlyo (Direktur Riset Kebijakan Moneter BI). Sebelumnya, anggota Komisi Xl (bidang keuangan dan per-bankan) DPR RI Nusron Wahid (Golkar) dan Arief Budimanta (PDIP) menjamin bahwa pola lama berupa lobi yang dibarengi transaksi miliaran rupiah untuk memuluskan seorang kandidat, tidak akan dilakukan lagi oleh DPR dalam melakukan seleksi terhadap deputi gubernur BI.
Nusron dan Arief Budimanta mengungkapkan, DPR. khususnya Komisi XI, telah berubah dan tidak akan lagi mengakomodasi transaksi-transaksi yang berujung suap dan korupsi serta gratifikasi. "Kita sudah berubah. Yang kita perdebatkan justru kredibilitas dan kapasitas calon. Buktinya sampai saal ini tidak ada pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan kepada kandidat." kata Nusron, fkh
Sumber: http://bataviase.co.id/node/190580
CALON GUBERNUR BI
PAN Berharap Cagub BI Lebih dari Satu
Rabu, 2 Juni 2010 | 15:52 WIB
KOMPAS.com — Pemerintah diharapkan mengajukan lebih dari satu nama calon gubernur Bank Indonesia, meskipun itu memang diizinkan undang-undang.
Demikian dikatakan anggota Komisi XI (membidangi masalah perbankan dan keuangan) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Ichlas El Qudsy, di Jakarta, Rabu (2/6/2010).
Menurut Qudsi, pengajuan lebih dari satu nama memberikan kesempatan kepada DPR untuk mencari alternatif kepada masing-masing calon yang resmi diajukan.
"Memang, di dalam undang-undang disebutkan boleh satu yang diajukan sebagai cagub BI, dan maksimal yang bisa diajukan tiga calon. Nah, ada baiknya pemerintah mengajukan lebih dari satu. Jangan sampai, kejadian lalu terulang," kata Qudsi.
"Kalau calonnya tunggal, dikhawatirkan terulang lagi (seperti) saat Agus Martowardojo ditolak oleh DPR pada tahun 2008 sebagai cagub BI. Harapannya, dua (cagub BI) yang diajukan oleh pemerintah, maka DPR dapat melakukan seleksinya secara ketat," katanya lagi.
Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menjelaskan kepada wartawan bahwa Presiden SBY sudah menandatangani dan merestui nama Darmin Nasution sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI). Achsanul mengaku, suratnya akan diajukan ke DPR, hari ini.
"Namanya tunggal atas nama Darmin Nasution. Dalam masa persidangan nanti, mungkin sudah bisa diputuskan," kata Achsanul.
Qudsi menambahkan lagi, alangkah lebih baik jika pemerintah mengajukan calon dari kalangan internal dan eksternal Bank Indonesia. Ia juga berujar, yang terpenting, pemerintah tidak akan salah dalam memilih calon yang diajukan ke DPR
"Harapannya adalah, siapa pun yang dicalonkan oleh pemerintah, kami, DPR, tentunya meyakini figur itu memenuhi persyaratan: yang memiliki komitmen membenahi internal BI dan yang pro terhadap sektor riil," Qudsi menegaskan.
DANA ASPIRASI
F-PAN: Anggota DPR Mau Gampangnya Saja
Senin, 7 Juni 2010 | 22:31 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR, maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN.
"Ini wujud kemalasan dari sebagian anggota DPR yang mau gampangnya saja mendapatkan dana untuk dapilnya. Padahal, itu bisa diperjuangkan lewat Banggar dan komisi terkait," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Ichlas El Qudsi, di Jakarta, Senin (7/6/2010).
Menurut Ichlas, usulan tersebut terkesan mengelabui rakyat. Seolah-olah prorakyat padahal hanya untuk keuntungan anggota DPR dan parpol besar saja. "Kesan mengelabui rakyat ini sulit dihindari karena dikatakan dana itu untuk aspirasi rakyat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan benar-benar untuk rakyat atau manipulasi saja," ujarnya.
Anggota F-PAN lainnya, Totok Daryanto, juga menilai bahwa usulan tersebut hanyalah jalan pintas untuk mendapatkan dana segar di APBN. Pendekatan yang dilakukan juga hanyalah sektoral semata. Padahal, untuk mempercepat pembangunan di daerah pemilihan, mereka harus melalui pendekatan yang menyeluruh.
"Meningkatkan kualitas APBN itu harus melalui pendekatan sistem dengan mengoptimalkan proses politik anggaran, bukan dengan ujug-ujug minta dana per dapil," ujar politisi senior PAN ini.
Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2010/06/07/2231066/F-
PAN.Anggota.DPR.Mau.Gampangnya.Saja-3
Trauma Kasus Miranda, Komisi XI DPR Tak Mau Masuk Bui
Senin, 03 Mei 2010, 14:35:47 WIB
Laporan: M Hendry Ginting
Jakarta, RMOL. Kasus gratifikasi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom menjadi pelajaran berharga bagi Komisi XI DPR yang akan memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI).
“Kita akan obyektif dan berusaha akan melaksanakan pemilihan ini dengan cara yang bersih. PAN akan mengawal dan mengawasinya karena pemilihan rentan terjadi politik transaksional," kata Anggota Komisi XI dari fraksi PAN Asman Abnur ketika diminta komentarnya, Senin (3/5) soal perlunya masyarakat mengawal proses pemilihan tersebut seperti yang dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi UI, Firmanzah.
Lebih lanjut Asman mengatakan, selain uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya juga akan melihat rekam jejak sang kandidat selama bergerak di dunia perbankan serta kemampuan atau kapabilitasnya dalam memimpin BI ke depan. Soal fungsi pengawasan BI menurut dia akan menjadisorotan karena persoalan itu selama ini yang menjadi titik lemah Bank Indonesia. Senada dengan Asman, anggota Komisi XI yang juga dari PAN, M Ichlas El Qudsi menjelaskan bahwa DPR periode saat ini sudah berubah dan tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Elqudsi juga memberi sinyal jika komisi perbankan DPR menginginkan calon dari luar BI mengingat kasus suap yang pernah terjadi saat pemilihan Miranda Goeltom tahun 2004 silam.
“Kita menilai calon dari luar memang lebih memiliki karakter untuk membenahi BI. Sebab, calon dari dalam sudah tidak bisa diharapkan lagi dengan terbongkarnya kasus Century,” katanya.[dry]
Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/05/03/92632/Trauma-Kasus-Miranda,-Komisi-XI-DPR-Tak-Mau-Masuk-Bui
PAN Dekengi Menkeu Baru Perangi Vested Interest
Kamis, 20 Mei 2010 15:11
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Penunjukkan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena memiliki track record yang cukup baik. Agus selama ini dikenal memiliki sikap tegas dalam menghadapi debitur-debitur kakap.
"PAN mendukung Agus Martowardojo. Di samping itu merupakan hak prerogatif presiden untuk mengangkatnya, secara profesional Agus memiliki track record yang baik dalam mengelola Bank Mandiri. Dia terbukti mampu bersikap tegas dalam menghadapi debitur-debitur kakap," kata Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan, Kamis (21/5/2010).
Menurut Bara, Kementerian Keuangan tidak hanya butuh pemimpin yang mempunyai integritas.
Kementerian Keuangan juga membutuhkan pemimpin yang mampu bersikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap tekanan vested interest (kepentingan terselubung), yang dalam kondisi Indonesia sekarang merupakan kombinasi politik dan bisnis.
"Melihat track record Agus Martowardojo selama ini, kita dapat bersikap optimistis secara hati-hati. Setelah dibentuknya sekretariat bersama, terdapat kecurigaan di masyarakat mengenai bersatunya kekuatan politik dan bisnis. Oleh sebab itu, sosok Menteri Keuangan yang baru diharapkan mampu melawan kekuatan itu," tegas Bara.
Bara menegaskan, sebagai anggota koalisi PAN berkomitmen membantu Agus bila ada usaha untuk mempengaruh kebijakan Kementerian Keuangan demi kepentingan kelompok tertentu. PAN juga akan terus bersikap kiritis terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuasaan politik sebagai sarana untuk melayani kepentingan mereka saja.
Bara menambahkan, salah satu indikator penting keberhasilan menteri keuangan adalah keberlanjutan reformasi birokrasi di kementerian tersebut. Selama ini kementerian keuangan menjadi barometer keberhasilan reformasi birokrasi.
"Tidak bisa dipungkiri Sri Mulyani telah berhasil memulai reformasi birokrasi di kementerian keuangan. Kita berharap Agus bisa melanjutkannya," uja Bara.
Namun Sebelum Presiden SBY resmi memberi mandat kepada Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, Rabu (19/5/2010) malam kemarin, nama Anggito Abimanyu, ternyata mendapat dukungan penuh dari PAN untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Hal ini diakui oleh anggota Fraksi PAN,Michel Ichlas El Qudsi saat ditemui di Gedung DPR. Namun, kata Michel, nama Agus Martowardoyo dan Darmin Nasution termasuk nama yang juga didukung untuk menjadi bendahara negara ini.
"Awalnya kita (PAN) memang salah satu yang ikut mendorong Anggito, untuk menjadi Menkeu. Kami menganggap, Anggito sudah tune in lebih dulu. Tapi, keputusan tetap ditangan Presiden SBY yang memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya di kabinet, maka kita tentu mendukung Agus Martowardojo," ujarnya.
Ia tidak memungkiri, beberapa partai lain memberikan dukungan juga kepada Anggito. Termasuk Golkar dan PKS. "Tapi, keputusan Presiden SBY tepat sekali. Dipilihnya Agus Martowardojo memiliki potensi. Agus memang memiliki kemampuan, melanjutkan apa yang dialukan Sri Mulyani. Kami hormati keputusan Presiden, Agus bisa berkomunikasi baik dengan DPR," Mitchel menegaskan.
Dikatakan, DPR tak akan mempermasalahkan posisi Agus Martowardojo yang baru. Hanya karena alasan Agus pernah ditolak saat melamar sebagai calon Gubernur Bank Indonesia oleh DPR periode lalu (2004-2009).
"Kalau pernah ditolak DPR saat mencalonkan gubernur BI, itu masalah lain. Yang jelas, dipilihnya Agus adalah hak prerogatif presiden, yang tentunya harus didukung. Tidak ada alasan untuk menolak Agus Martowardoyo. Karena ini sudah menjadi domain presiden," Mitchel menandaskan. (ar/dtk/km)
Sumber: www.suaramedia.com
PAN Akui Pernah Dukung Anggito
Written by menix
Kamis, 20 Mei 2010
Tribunbatam.co.id- Sebelum Presiden SBY resmi memberikan mandat kepada Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, Rabu (19/5) malam kemarin, nama Anggito Abimanyu, ternyata mendapat dukungan penuh dari PAN untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.
Hal ini diakui oleh anggota Fraksi PAN,Michel Ichlas El Qudsi saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (20/5).
Namun, kata Michel, nama Agus Martowardoyo dan Darmin Nasution termasuk nama yang juga didukung untuk menjadi bendahara negara ini.
"Awalnya kita (PAN) memang salah satu yang ikut mendorong Anggito, untuk menjadi Menkeu. Kami menganggap, Anggito sudah tune in lebih dulu. Tapi, keputusan tetap ditangan Presiden SBY yang memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya di kabinet, maka kita tentu mendukung Agus Martowardojo," ujarnya.
Ia tidak memungkiri, beberapa partai lain memberikan dukungan juga kepada Anggito. Termasuk Golkar dan PKS.
"Tapi, keputusan Presiden SBY tepat sekali. Dipilihnya Agus Martowardojo memiliki potensi. Agus memang memiliki kemampuan, melanjutkan apa yang dialukan Sri Mulyani. Kami hormati keputusan Presiden, Agus bisa berkomunikasi baik dengan DPR," Mitchel menegaskan.
Dikatakan, DPR tak akan mempermasalahkan posisi Agus Martowardojo yang baru. Hanya karena alasan Agus pernah ditolak saat melamar sebagai calon Gubernur Bank Indonesia oleh DPR periode lalu (2004-2009).
"Kalau pernah ditolak DPR saat mencalonkan gubernur BI, itu masalah lain. Yang jelas, dipilihnya Agus adalah hak prerogatif presiden, yang tentunya harus didukung. Tidak ada alasan untuk menolak Agus Martowardoyo. Karena ini sudah menjadi domain presiden," Mitchel menandaskan. (tribunnews.com)
Sumber: http://www.tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content&task=view&id=42721&Itemid=1122
Dradjad Wibowo Konsolidasi DPD PAN di Sumatra
Senin, 14 Desember 2009 15:15 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 609 kali
Jakarta (ANTARA News) - Bakal calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Dradjad Wibowo menggelar silaturahmi politik dengan jajaran pengurus DPD PAN se-Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi dan Nangroe Aceh Darussalam.
Silaturahmi ini sebagai bagian konsolidasi menjelang Kongres PAN di Batam pada Januari 2010, demikian keterangan pers Dradjad Wibowo yang diterima ANTARA News di Jakarta, Senin.
Dalam pertemuan yang digelar di Medan pada 13-14 Desember, hadir pula Ketua DPW PAN Jawa Tengah Rozak Rais yang tak lain adik kandung Amien Rais dan Ketua DPW PAN Banten Rusli Ridwan.
Selain itu, sejumlah anggota Fraksi PAN DPR RI, yaitu anggota Komisi IX DPR M Riski Sadig yang juga Ketua Umum Barisan Muda (BM) PAN, anggota Komisi XI DPR Nasrullah, anggota Komisi VIII DPR Ibrahim Sakty Batubara, anggota Komisi DPR Mochamad Ichsan El Qudsi, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar dan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno.
Dalam acara tersebut, pengurus DPD yang hadir menyatakan mendukung Dradjad menjadi calon Ketua Umum PAN periode 2010-2015.
"Kami bangga calon Ketua Umum PAN adalah tokoh yang membongkar skandal Bank Century. Mas Dradjad adalah sosok yang sederhana, bersahaja dan bersih," ujar Ketua DPD Bukittinggi, Nur Idris.
Hal senada dikemukakan Ketua DPW Jawa Tengah Razak Rais. Menurut dia, Dradjad adalah figur yang kritis dan konsisten dengan agenda perjuangannya baik saat menjadi ekonom Indef maupun anggota Komisi XI DPR periode 2004-2009.
"Dradjad selalu kritis dan konsisten dengan agenda perjuangan ekonomi kerakyatan. Ada semangat nurani bersama dari kader-kader di bawah untuk mencari figur yang memiliki waktu penuh untuk mengurus partai," katanya.
Ketua DPW PAN Banten Rusli Rizal menilai, jabatan di kabinet bukanlah jaminan seorang ketua umum partai bisa membesarkan partainya.
"Saya tidak perlu menyebut partai apa tapi itu fakta pada Pemilu 2009 bahwa ketua umum yang merangkap jabatan di kabinet ternyata suaranya turun semua. Maka dari itu PAN butuh figur baru yang segar dan energik seperti Mas Dradjad," ujar anggota Komisi II DPR RI ini.
Di tempat yang sama, Wasekjen DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, jika ada yang meragukan identitas kekaderan Dradjad selaku kader PAN maka mereka keliru besar.
"Dradjad ini dikader dan dibina secara langsung oleh Pak Amien Rais yang adalah pendiri dan Ketua MPP PAN. Kalau ada yang meragukan kekaderan beliau maka yang meragukan itu patut dipertanyakan. Komitmen dan kontribusi Dradjad bagi PAN tidak diragukan lagi," ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.
Ketua Umum BM PAN Riski Sadig menambahkan, figur Dradjad diyakininya mampu membawa PAN menjadi lebih besar pada pemilu mendatang.
Menanggapi dukungan terhadap dirinya, Dradjad tidak ingin berkomentar banyak. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya itu atas perintah Amien Rais.
Dradjad membantah jika dirinya hanya memasang target ingin menjadi wakil ketua umum atau sekretaris jenderal.
"Ada yang bilang pertarungan ketua umum sudah selesai cuma tinggal memilih siapa wakil dan sekjennya, menurut saya pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Saya bertanding untuk jadi ketua umum, bukan wakil atau sekjen," tegasnya.
Dradjad mengatakan, pihaknya telah mendapatkan dukungan dari sejumlah DPD, antara lain, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NAD, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Sultra dan Papua.
"Dengan kebersamaan Insya Allah dukungan buat saya sudah lebih dari cukup, nanti kita buktikan di arena Kongres," kata Dradjad. (*)
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1260778533/dradjad-wibowo-konsolidasi-dpd-pan-di-sumatra
Memilih Satu di Antara Tiga
Jumat, 30 April 2010
Deputi Gubernur BI I Harus Mengerti tentang Makro Ekonomi dan Moneter
Komitmen calon Deputi Gubernur BI untuk bersaing dengan fair merupakan pertanda baik. Mereka harus menghindari politisasi, sehingga yang muncul adalah kemampuannya memahami sistem perbankan.
Beberapa hari lagi Komisi XI DPR punya pekerjaan penting, yakni memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Ini dilakukan karena pejabat lama Siti Fadjirjah mengalami sakit, yang seharusnya masa jabatannya akan berakhir 9 Juni 2010.
Siti Fadjrijah diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI No 85/M/2005 tanggal 23 Mei 2005 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 9 Juni 2005. Perempuan kelahiran Temanggung, 58 tahun lalu, itu menggantikan Aulia Pohan yang masa jabatannya habis.
Kini, telah ada tiga kandidat pengganti Siti. Ketiganya merupakan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi XI DPR.
Mereka adalah Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, Direktur Riset Ekonomi dan Kajian Moneter BI Perry Warjiyo, dan Komisaris Bank Danamon Khrisna Wijaya.
Semula awal April akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Namun agenda kerja Komisi XI padat sehingga diundur sampai tanggal 28 April.
Namun penetapan tanggal itu juga tidak jadi karena sebagian anggota DPR masih ada di luar kota, sehingga diagendakan 5 Mei mendatang. “Mekanismenya, setelah Komisi XI menentukan nama yang dinyatakan lolos, lalu dibawa untuk ditetapkan dalam sidang paripurna DPR,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat, A Timo Pangerang.
Tapi, beberapa kalangan menilai pengunduran waktu uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur BI merupakan cermin dari kehati-hatian DPR. Pasalnya, selama ini, terkesan ada “permainan” dalam memilih pejabat BI.
Akibat praktik suap, beberapa anggota DPR terseret ke dalam perkara hukum. Empat orang telah ditetapkan sebagai terdakwa sementara puluhan lainnya menjadi saksi dan harus mengembalikan uang suap ke negara. Sebelumnya juga KPK juga telah menggelandang beberapa Deputi BI sebagai terdakwa dalam perkara korupsi.
Direktur Utama (Dirut) Bank Tabungan Nasional (BTN) Iqbal Latanro mengatakan, komitmen calon Deputi Gubernur untuk bersaing dengan fair merupakan pertanda baik.
“Ya, mereka harus menghindari politisasi, sehingga yang muncul adalah kemampuannya memahami sistem perbankan,” katanya.
Menyikapi kekhawatiran itu, Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi menjamin pemilihan Deputi Gubernur BI akan bebas dari suap-menyuap. “Komisi XI akan menjamin pemilihan Deputi Gubernur BI bebas dari suap-suapan,” katanya. Untuk itu, imbuhnya, kriteria calon deputi yang akan dipilih harus memenuhi standar penguasaan terhadap moneter.
“Deputi gubernur ini kan arahnya lebih ke moneter, setelah UU Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, moneter akan lebih dominan. Jadi penguasaan moneter Deputi Gubernur Senior itu nantinya harus bagus,” jelasnya.
Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI Nusron Wahid (Golkar) dan Arief Budimanta (PDIP) menjamin bahwa pola lama berupa lobi yang dibarengi transaksi miliaran rupiah untuk memulus- kan seorang kandidat tidak akan dilakukan lagi oleh DPR dalam melakukan seleksi terhadap Deputi Gubernur BI.
Nusron dan Arief Budimanta mengungkapkan DPR, khususnya Komisi XI, telah berubah dan tidak akan lagi mengakomodasi transaksi-transaksi yang berujung suap dan korupsi serta gratifi kasi. “Kita sudah berubah. Yang kita perdebatkan justru kredibilitas dan kapasitas calon. Buktinya sampai saat ini tidak ada pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan kepada kandidat,” kata Nusron.
Sedangkan anggota Komisi XI dari PAN M Ichlas El Qudsi mengungkapkan sebagian anggota DPR menghindari pertemuan dengan para calon agar tidak ada pelanggaran etika dan pidana. “Memang harus kami akui hal itu, disarankan tidak bertemu, untuk menghindari pelanggaran,” katanya. Sikap menghindari adanya lobi atau pertemuan-pertemuan dilakukan untuk tidak mengulangi kasus yang pernah terjadi sebelumnya.
“Saya yakin ini penting agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari,” katanya. Mengerti Moneter Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Deputi Gubernur BI yang terpilih nanti harus mengerti tentang makro ekonomi dan moneter. “Tidak hanya mikro, karena masalah monetary policy berbeda,” katanya. Ditambahkan, kalau calon dari luar BI seharusnya bisa akademisi, ekonom, atau praktisi yang mengerti makro ekonomi. “Kalau dia hanya tahu perbankan susah, karena keputusan Deputi Gubernur akan berdampak ke negara secara keseluruhan.
Tidak main-main, jadi perlu orang yang mampu dan mengerti proses,” imbuh Purbaya. Sedangkan Dirut BTN Iqbal Latanro menambahkan calon Deputi Gubernur yang berasal dari BI harus memunyai pengetahuan dasar ekonomi yang baik sehingga mampu membuat kebijakan yang memenuhi kondisi pasar. “Dia harus memahami sistem perbankan yang ada,” ujar Iqbal.
Pengamat Ekonomi Iman Sugema mengatakan BI membutuhkan injeksi dari pihak luar yang mampu memperkaya pengambilan keputusan di dalam.
“Sehingga pejabat tersebut tidak memunyai beban kalau berbicara keras karena bukan bekas karyawan BI, dan mengerti aspirasi anak muda di BI,” katanya.
xav/E-8
Sumber: http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=51088
Rabu, 16 Desember 2009 | 15:26 WIB
Drajad Dapat Restu Amien Rais
Menteng, Warta Kota
Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang rencananya dilaksanakan di Batam tinggal dua pekan lagi. Bursa ketua umum partai berlambang matahari bersinar itu pun semakin memanas. Mantan anggota DPR Drajad Wibowo menetapkan hati untuk bersaing dengan Hatta Rajasa, yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian.
Drajad mengakui dirinya ikut bursa pencalonan ketua umum tersebut setelah diperintah oleh pendiri PAN, Amien Rais.
“Saya ikut bursa di kongres setelah diperintah oleh Pak Amien. Deklarasi pencalonan sudah dilakukan di Medan Senin lalu,” katanya di kawasan Menteng, Selasa (15/12).
Pengamat ekonomi itu membantah dirinya hanya memasang target ingin menjadi wakil ketua umum atau sekretaris jenderal. “Ada yang bilang pertarungan ketua umum sudah selesai, cuma tinggal memilih wakil ketua umum dan sekjen. Menurut saya itu salah besar. Pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Saya bertanding untuk jadi ketua umum, bukan wakil atau sekjen,” tegasnya.
Lebih lanjut Dradjad mengatakan pihaknya telah mendapat dukungan dari sejumlah DPD antara lain dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, NAD, Jambi, Bengkulu, Babel, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, dan Papua.
“Dengan kebersamaan Insya Allah dukungan buat saya sudah lebih dari cukup, nanti kita buktikan di arena kongres,” tandasnya.
Ketua DPW PAN Banten Rusli Rizal menilai jabatan di kabinet bukanlah jaminan seorang ketua umum partai bisa membesarkan partainya. “Saya tidak perlu menyebut partai apa tapi itu fakta pada Pemilu 2009 bahwa ketua umum yang merangkap jabatan di kabinet ternyata suaranya turun semua. Maka dari itu PAN butuh figur baru yang segar dan energik seperti Mas Dradjad,” ujar anggota Komisi II DPR RI ini.
Ketua DPP PAN M Ichan El Qudsi menambahkan, meski kemampuan finansial Dradjad tidak sebesar Hatta, dirinya yakin DPD tetap memiliki nurani.
“Mas Dradjad memiliki visi yang sama dengan kader-kader di daerah. Kami menilai PAN perlu sosok pemimpin yang egaliter dan mau mendengar seperti Dradjad," kata Ichan. (Adi Kurniawan)
Sumber: http://www.wartakota.co.id/read/news/18305
DPR Ogah Bertemu Calon Deputi Gubernur BI
Headlines | Thu, Apr 29, 2010 at 01:16 | Jakarta, matanews.com
Komisi XI DPR RI bersikap sangat hati-hati dalam melakukan seleksi terhadap calon deputi gubernur Bank Indonesia yang akan berlangsung 5 Mei mendatang dengan menghindari pertemuan dengan para calon agar tidak ada pelanggaran etika dan pidana.
“Memang harus kami akui hal itu, disarankan tidak bertemu, untuk menghindari pelanggaran,” kata Anggota Komisi XI dari PAN, M Ichlas El Qudsi, di Gedung DPR Jakarta, Rabu.
Menurut dia, upaya menghindari adanya lobi atau pertemuan-pertemuan itu untuk tidak mengulangi kasus pidana korupsi pada saat pemilihan deputi gubernur BI beberapa tahun lalu. “Saya yakin ini penting agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari,” katanya.
Kasus suap atau gratifikasi terkait pemilihan duputi gubernur senior BI tahun 2003 yang melibatkan mantan anggota DPR RI sedang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa mantan anggota DPR telah menjadi terdakwa.
Namun begitu, Ichlas mengatakan, tidak adanya komunikasi atau pertemuan dengan calon deputi gubernur mengakibatkan pengetahuan anggota DPR terhadap calon-calon yang diajukan sangat minim, bahkan anggota DPR tak tahu secara detil calon yang diajukan.
“Sangat sedikit yang kami tahu tentang calon yang diajukan pemerintah. Paling tidak track record-nya belum kami ketahui. Bagaimana kinerjanya selama ini di bidang pengawasan,” katanya. (*an/ham)
Sumber: http://beta.matanews.com/2010/04/29/dpr-ogah-bertemu-calon-deputi-gubernur-bi/
"Tidak Gunakan Akal Sehat, Reputasi DPR Kian Anjlok"
Selasa, 08 Juni 2010 09:28
Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN.
JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Usulan dana aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai usulan yang bisa mengacaukan APBN. Nominal yang diajukan juga terlihat aneh, karena jumlahnya pukul rata untuk setiap daerah pemilihan.
"Usulan itu menurut saya akan mengacaukan sistem bernegara, itu kan sama saja membuat aturan baru, dimana anggota dewan yang harusnya menyalurkan aspirasi kemudian mengajukannya menjadi program pemerintah. Bukan malah ikut membuat program baru," kata pengamat politik, Andrinof Chaniago, Senin (7/6/2010) malam.
Pengajuan usulan ini, menurutnya juga terkesan aneh. Sehingga bukan tidak mungkin dalam penditribusiannya ini juga tidak dapat terawasi.
"Dari cara merencanakan anggarannya saja sudah aneh, masa pakai istilah pukul rata per anggota (DPR) 15 milliar untuk wilayah Dapil mereka. Padahal kan setiap pembangunan tiap daerah punya anggaran yang berbeda, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa anggota dewan memang ingin melibatkan diri dalam pembangunan tersebut," kata pria kelahiran Padang ini.
Bagi dosen FISIP UI ini, pengajuan anggaran itu terkesan memaksa meskipun mungkin ada tujuan baik yang tersirat di dalamnya. Menurutnya tindakan itu sama dengan mengkhianati aspirasi rakyat dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka.
"Tujuan yang baik tapi kalau caranya tidak masuk akal, pasti ada niat yang salah disitu. Dana yang disebut-sebut sebagai dana aspirasi tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, tambahnya.
Lebih lanjut dia yakin bahwa usulan itu hanya untuk meraih keuntungan bagi para anggota dewan tersebut. "Saya lihat itu motivasinya tidak lain untuk memperoleh keuntungan bagi anggota dewan yang sekerang sudah berada di DPR," jelasnya.
Reputasi DPR yang sudah anjlok gara-gara semakin banyak saja anggotanya yang tersandung kasus suap atau korupsi, kini diperparah dengan tuntutan soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota.
Padahal, lembaga representasi rakyat itu sudah menguras banyak sekali uang sejak mereka dilantik pada September 2009. Inilah daftar sebagian kecil dari "hujan uang" di Senayan, sebagaimana dicatat oleh LSM Transparency International Indonesia.
1. Dana pelantikan anggota DPR = Rp 28,5 miliar
2. Renovasi rumah anggota DPR di Kalibata = Rp 300 miliar
3. Uang akomodasi sebelum proses renovasi selesai = Rp 15 juta per orang dikali 560 orang sampai Juli 2010 = Rp 84 miliar
4. Pengadaan 687 komputer seharga Rp 16 juta per unit = Rp 11 miliar
5. Bantuan untuk semua partai politik = Rp 8,6 milliar
6. Gaji dan tunjangan anggota DPR sebesar Rp 55,4 juta dikali 560 orang.
Itu belum termasuk gaji ke-13, uang legislasi, uang rapat, uang transpor, uang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, fasilitas kredit kendaraan, honor asisten dan tenaga ahli serta fasilitas penunjang lainnya, seperti laptop, internet, hotel bintang lima, kupon bensin, dan kupon bebas tol yang seluruhnya Rp 31 miliar
Itu baru yang terpantau saja. Sedangkan berikut ini anggaran yang sudah disetujui, tapi belum dikeluarkan:
1. Renovasi gedung DPR yang katanya miring = Rp 1,2 triliun
2. Dana aspirasi per orang Rp 15 milliar dikali 560 orang = Rp 8,4 triliun
Dana aspirasi Rp 8,4 triliun itu akan dibagikan berdasarkan jumlah kursi masing-masing partai, seperti ini:
1. Partai Demokrat 150 kursi = Rp 2,250 triliun
2. Partai Golkar 107 kursi = Rp 1,605 triliun
3. PDI Perjuangan 95 kursi = Rp 1,425 triliun
4. PKS 57 kursi = Rp 855 miliar
5. PAN 43 kursi = Rp 645 miliar
6. PPP 37 kursi = Rp 555 miliar
7. PKB 27 kursi = Rp 405 miliar
8. Gerindra 26 kursi = Rp 390 miliar
9. Hanura 18 kursi = Rp 270 miliar
Karena itulah, menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, sangat tidak masuk akal apabila DPR meminta dana aspirasi Rp 15 milliar itu dikabulkan.
"Mereka tidak menggunakan akal sehatnya," ujar Teten Masduki saat keterangan pers di kantornya, Jalan Senayan Bawah, Jakarta.
Sementara itu, meski tengah dipusingkan dengan kasus Bibit-Chandra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam ketika muncul gagasan pembagian dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR.
Meski gagasan itu belum dimasukkan dalam APBN Perubahan 2010, KPK menyatakan mulai mengkaji motif di balik rencana dana aspirasi tersebut. "Sekarang KPK sedang melakukan kajian dana aspirasi tersebut," kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, Jakarta.
Hasil kajian sementara, diduga dana aspirasi ini mirip dengan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur yang akhirnya bermotif bagi-bagi uang. "Akhirnya motifnya lebih banyak ke arah bagi-bagi duit," ujar Jasin.
Seperti diketahui, kasus P2SEM di Jatim juga menyeret banyak pihak, bukan hanya Ketua DPRD Jatim Fathorrosjid, yang dikurung gara-gara memotong dana aspirasi puluhan miliar. Kasus itu juga mengakibatkan banyak sekali akademisi, pekerja LSM, dan tokoh masyarakat yang akhirnya terhina karena dipenjara setelah menuruti sistem pencairan dana yang rawan sogokan dan korupsi.
KPK merencanakan hasil kajian Tim KPK terhadap gagasan dana aspirasi yang mencapai Rp 8,4 triliun ini dapat diketahui pada minggu ini. Menurut Jasin, dana aspirasi itu berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kegiatan fiktif.
Lagi pula, semestinya yang membuat rencana kegiatan itu adalah masyarakat dikoordinasikan dangan kegiatan lain, kemudian kegiatan itu dianggarkan jumlah alokasi biayanya dalam APBN, bukannya justru DPR yang berinisiatif.
"Berbeda dangan dana aspirasi ini. Dana aspirasi sepenuhnya tergantung kepada anggota DPR, kegiatannya yang memilih juga anggota DPR yang bukan didasarkan pada perencanaan kebutuhan riil masyarakat atau pembangunan daerah yang integrated," tandasnya.
Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN.
"Ini wujud kemalasan dari sebagian anggota DPR yang mau gampangnya saja mendapatkan dana untuk dapilnya. Padahal itu bisa diperjuangkan lewat Banggar dan Komisi terkait," ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Ichlas El Qudsi di Jakarta.
Menurut Ichlas, usulan tersebut terkesan mengelabui rakyat. Seolah-olah prorakyat padahal hanya untuk keuntungan anggota DPR dan parpol besar saja. "Kesan mengelabui rakyat ini sulit dihindari karena dikatakan dana itu untuk aspirasi rakyat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan benar-benar untuk rakyat atau manipulasi saja," ujarnya.
Anggota F-PAN lainnya Totok Daryanto juga menilai, usulan tersebut hanyalah jalan pintas untuk mendapatkan dana segar di APBN. Pendekatan yang dilakukan juga hanyalah sektoral semata, padahal untuk mempercepat pembangunan di daerah pemilihan barus melalui pendekatan yang menyeluruh.
"Meningkatkan kualitas APBN itu harus melalui pendekatan sistem dengan mengoptimalkan proses politik anggaran, bukan dengan ujug-ujug minta dana per dapil," ujar politisi senior PAN ini. (fn/dt/k2m) www.suaramedia.com
Sumber: http://www.suaramedia.com/berita-nasional/23287-qtidak-gunakan-akal-sehat-reputasi-dpr-kian-anjlokq.html
http://www.suaramedia.com/berita-nasional/23287-qtidak-gunakan-akal-sehat-reputasi-dpr-kian-anjlokq.html
|
|
