|
Ditulis oleh Administrator
|
|
Dengarkan Suara Rakyat
Oleh : Mohammad Ichlas El Qudsi
(Anggota DPR-RI dari Dapil Sumatra Barat)
Menjadi pemimpin itu laksana memerankan jantung dalam tubuh manusia memompakan energi positif ke seluruh wilayah alu menyerap kembali aspirasi dari seluruh wilayah tersebut untuk diolah dan di analisa di bagian-bagian yang kompeten, juga menjadi indikator akhir dari keberlangsungan sistem kehidupan
(Mohammad Ichlas El Qudsi)
Rasa-rasanya energi postif negeri ini nyaris terkukus habis oleh kekisruhan dan polemik akhir-akhir ini yang tak tahu sampai dimana titik juntrungannya. Masalah demi masalah, seolah bertemali menyambung dari satu waktu ke waktu berikutnya. Belum selesai cek cok Susno Duadji dengan pembesar di institusinya (Polri), kini ramai lagi terkait diterimanya gugatan praperadilan Anggoda dalam kasus kriminalisasi KPK oleh Mahkama Agung.
Di tengah hiruk-pikuk masalah Anggodo vs Bibit dan Candra itu, diperparah lagi dengan wacana deponering (penghentian perkara demi kepentingan umum). Deponering ini diperbincangkan oleh komisi III DPR-RI karena, ada kekhawatiran jika Anggodo bisa memenangkan perkara dalam kasus ini. Alhasil dengan demikian, Anggodo yang juga terindikasi melakukan upaya penyuapan terhadap KPK itu, bakal dibebaskan dari jeratan hukum. Dan jika deponering ini disetujui oleh Jaksa Agung, maka dua atau tiga bulan ke depan, Anggodo bakal lenggang kangkung keluar dari hotel pardeo, tempat ditinggalnya sekarang (tahanan). Dan kisah ini berakhir tragis dengan kesimpulan, “negara kalah telak oleh seorang markus”.
Banyak yang babung
Bagi rakyat yang tak paham, pasti berseloroh “ach ini urusan orang besar”. Karena jika sudah pada tingkat perdebatan dengan logika hukum yang rumit, mereka tentu tak faham dan mengatakan “biar pemerintah yang mengaturnya”. Walhasil daya kritis rakyat pun kian tumpul, akibat hukum di negeri ini yang semakin“kabur air” dan terasa rumit dicerna dengan akal sehat. Penjahat bisa bebas dari jeratan hukum, dan orang yang terindikasi salah bisa benar karena sakralnya institusi yang diempunya. Bibit dan Candra bisa saja salah dalam kasus ini, namun yang membuat galau adalah, ketika Bibit dan Candra dikait-kaitkan dengan sakralitas lembaga KPK.
Boro-boro rakyat paham tentang masalah ini, di tingkat aparat hukum saja banyak yang babung. Dalam kaidah usul fikih, orang-orang yang tergolong babung ini disebut sebagai “yang tidak mengetahui perkara tapi memutuskan perkara sesuai dengan kebodohannya”. Dan dalam fiqih, penegak hukum seperti ini tempatnya di neraka.
Aspirasi membeku
Di tengah membuncahnya konflik kepentingan itu, energi pemerintah sepertinya terkuras habis oleh polemik politik kepentingan yang terus berganti topik. Banyak hal besar terkait kepentingan rakyat yang semestinya diselesaikan, malah terkecoh oleh tarikan politik kepentingan yang menguras energi dan emosi. Akibatnya, aspirasi rakyat mengeram dan membusuk di tengah-tengah eforia itu. Jika dipikir-pikir, dengan kondisi yang tidak menentu itu, pemerintah dan semua elemen bangsa ini sebaiknya berefleksi sejenak. Bahwa sekali-kali berikan kesempatan untuk mendengar suara hati rakyat. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami beserta seluruh akibat-akibatnya. Dengan itu, siapa tahu semangat kerakyatan biasa bangkit dari relung-relung jiwa perjuangan dan pengabdian.
Selama ini, rakyatlah yang sering mendengar dengan tekun, terkait setiap masalah yang diperdebatkan pemerintah. Maka sekali waktu, biarkan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) mendengar apa maunya rakyat, apa yang bisa memulihkan kondisi mereka dari keterpurukan sosial ekonomi. Karena selama ini, aspirasi rakyat hanya membeku dan dieramkan dalam kepakan sayap-sayap kepentingan tanpa ada kepastian.
|
