Kata-kata hikmah di atas menggurui kita tentang dua hal : Pertama, Efesiensi, kedua, efektifitas. Efisiensi mengajarkan kita tentang pentingnya memanfaatkan suatu modal sosial seminimal mungkin, namun menghasilkan sumber daya sosial yang besar (maksimal). Sementara efektifitas mengajarkan kita soal kemanfaatan sumber daya sosial tersebut dalam membangun tata kehidupan yang bermartabat dan berdaulat.

Boros Sumber Daya
Negara kita memamng negara boros. Lihat saja, sumber daya alam kita dibiarkan digaruk begitu saja tanpa pajak. Padahal negara dan rakyat justru berharap, setelah tanah dan air yang katanya milik negara tapi untuk rakyat ini dieksplorasi, pajaknya diperuntuk pada rakyat, tapi mana? Semuanya kosong-melompong tak ada hasil. Malah akhir-akhir ini, kasus pajak itu digadang-gadangi bakal “diputihkan” karena sudah ada intrik-intrik politik transaksional yang menjadi biangnya. Dan hasil kasak-kusuk politik itu mulai mencurigai “Sekretariat bersama (Sekber) partai koalisi” salah satu biangnya.

Belum habis kasak-kusuk tentang soal ini, terakhir dengar-dengar, di tengah ketidakberdayaan PLN memasok listrik. Konsumsi setrum makin tak kendali. Hingga muncul keinginan menaikkan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 15% pada bulan juli nanti sebagai alat agar masyarakat tidak boros. Padahal, menurut beberapa media yang kita baca, sebagian besar tagihan listrik kantor/instansi pemerintah selama dua bulan ini lumayan besar (boros). Bahkan tagihan listrik Februari terlihat meningkat dibanding Januari 2010 (Baca Pemerintah Boros Listrik http://www.poskota.co.id,/).

Tentu kita terperangah, ternyata yang menjadi sebab dari pemborosan energi saat ini bukan rakyat yang sering dituduh bambung (bodoh) itu, tapi-lagi-lagi pemerintahlah yang menjadi biangkeroknya. Mereka sedemikian borosnya menggunakan beban listrik, sehingga menjadi pemicu tingginya beban listrik yang harus dikeluarkan PLN. Jika pada bulan juli nanti TDL naik 15%, maka tentu rakyat faham siapa dan apa sebabnya.

Tidak efektif
Dulu kasus markus di Dirjen Pajak mendorong presiden mendirikan Satgas Pemberantas Mafia Hukum. “Saya khawatir, kalau-kalau besok atau lusa ini rakyat mulai rewel dan protes akibat naiknya TDL 15 % yang notabenenya akibat pemborosan listrik oleh instansi pemerintah, membuat presiden mendirikan Satgas Pemborosan Arus Listrik. Memang akhir-akhir ini banyak pakar hukum tata negara yang berceloteh bahwa, pemerinatahan ini semakin tidak efektif. Karena gemuk dan boros struktur birokrasinya. Pemerintah banyak mendirikan lembaga-lembaga ad hoc untuk mengerjakan hal-hal yang bersofat insidentil atau kasuistis. Ini juga bentuk pemborosan yang berbuah ketidakefektifan dalam kehidupan negara bangsa.

Alangkah baiknya kita belajar dari “falsafah semut”. Efisien dan teratur dalam sistim hewaniyahnya. Meski berada di suatu tempat yang lapang tapi efisien menggunakan energi dan efektif dalam perolehan hasilnya. ***