Joomla! site syndication http://www.michel-elqudsi.com Wed, 08 Sep 2010 16:52:05 +0100 FeedCreator 1.7.2 http://www.michel-elqudsi.com/images/M_images/joomla_rss.png http://www.michel-elqudsi.com Joomla! site syndication http://www.michel-elqudsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=170&Itemid=64 HIKMAH POHON JATI “Jati akan memberikan manfaat yang tinggi tatkala memiliki pohon yang kokoh dengan jaringan yang padat dan tua anggrek akan memiliki nilai tatkala memunculkan bunga yang indah dan langka pohon durian akan sangat berharga jika menghasilkan buah yang lezat dan banyak jadi percayalah kita akan membuat prestasi dengan cara kita masing-masing di dunia ini maka jadilah orang yang otentik” Mohammad Ichlas El Qudsi Kebanyakan orang mengartikan perubahan sebagai menggantikan semua nilai yang ada dengan menyuplai kepribadian dengan nilai-nilai baru. Bahkan, dengan pengertian yang demikian, orang-orang tertentu bersedia melepaskan seluruh nilai kepribadian dari dalam diri, dan digantikannya dengan nilai-nilai baru yang diimpor, atau disadur dari produk luar. Nilai-nilai lama yang mengakar tercerabut karena ketergiuran dengan identitas baru yang bergaransi pasar. Mereka merasa memiliki kepribadian yang marketable ketika menjadi orang lain (the other). Pesan kata-kata hikmah di atas menyiratkan hal yang demikian, bahwa apapun hasil dari sebuah proses, potensi dari dalam menjadi bagian inheren perubahan. Dengan demikian, perubahan tidak semestinya membuat seseorang beranjak dari otentisitas kediriannya. Dalam skup Besar Dewasa ini, kita terbiasa dengan meminjam identitas. Padahal hanya untuk sebuah ukuran tertentu, kita cenderung menelantarkan otentisitas. Dalam skup besar misalnya, untuk menjadi sebuah negara demokrasi, kita tak jarang menelan mentah-mentah aliran demokrasi dari manapun asalnya. Padahal kita tahu, bahwa faham apapun, bila tidak berpijak pada nilai-nilai orizinil budaya setempat, maka faham tersebut akar rapuh, getas dan mudah rongsok bila ada getaran-getaran ringan di sekitarnya. Di Indonesia misalnya, setiap lima tahunan, kita terus melakukan proses bongkar pasang (Removable) tata cara berdemokrasi. Hal seperti ini terjadi karena, kita tidak pernah berupaya menyatukan faham-faham budaya (kearifan lokal) sebagai pilar demokrasi itu sendiri. Akibatnya, wajah demokrasi kita memiliki garis demarkasi yang terpisah begitu ekstrim antara entitas budaya dan demokrasi. Terbukti, dari pilkada ke pilkada, dari pilcaeg ke pilcaleg dan pilpres, kita sering mendulang konflik horizontal, sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah ditahun 2010 ini. Pembakaran, kerusuhan yang berakibat pada kebangrutan moral dan materil, adalah sisi lain ketika otentisitas kultural terpola secara membabibuta oleh mekanisme demokrasi yang normatif dan rigid. Cakupan kecil Keniscayaan perubahan juga berlaku dalam skup diri manusia. Setiap manusia menginginkan perubahan dalam dirinya. Baik perubahan sikap, perilaku, tindak-tanduk dan tutur kata. Namun, perubahan yang bersifat inner-psikologi ini, selalu terbangun berdasarkan respon dan interaksi nilai. Baik yang bersumber dari hasil kontemplasi atau karena doktrinasi. Kedua-duanya selalu berurusan dengan nilai-nilai otentik yang sudah ada berdasarkan fitrah manusia. Namun terkadang manusia selalu berasa “baru” dengan sentuhan luar. Dengan demikian untuk perubahan tersebut ia melepaskan nilai-nilai otentik yang menjadi pilar atau dasar dari penguatan perubahan jati diri. Perubahan bukanlah suatu entitas yang bermakna tunggal. Tapi bermakna plural. Karena perubahan adalah proses memperbaharui nilai-nilai yang telah mengotentik dalam diri. Bukan berarti meninggalkan. Pencapaian prestasi apapun akan terasa membekas, bila otentisitas tetap dipelihara. Pesan itulah yang tertuang dalam kata-kata hikmah di atas : “kita akan membuat prestasi dengan cara kita masing-masing di dunia ini maka jadilah orang yang otentik”. S e m o g a Wacana & Renungan - Renungan Sat, 04 Sep 2010 14:39:41 +0100 http://www.michel-elqudsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=169 “Nasi adalah makanan jasad, membaca adalah makanan pikiran dan ibadah adalah makanan jiwa” (Mohammad Ichlas El Qudsi) Dalam struktur kedirian manusia, terdapat 3 unsur sebagaimana yang tersingkap di balik kata-kata hikmah di atas. Diantara tiga unsur tersebut adalah : pertama unsur jasadi, kedua aqali dan yang ketiga : unsur batiniyah (spiritualitas). Unsur yang pertama jasadi (jasmani), adalah unsur fisik yang kebutuhan atasnya selalu bersinggungan dengan “makam materi”. Semisal kalau seseorang lapar, pasti membutuhkan makan, haus membutuhkan minum, shoping membutuhkan uang yang banyak dan berbagai kebutuhan yang bersentuhan dengan materi lainnya. Makan Rasa lapar bukanlah sebuah kehendak tunggal, tapi merupakan kehendak yang terdorong (terstimulasi) oleh aspek-aspek jasadi. Dengan demikian, contoh di atas menggambarkan bahwa, dimensi jasmani manusia, selalu bersentuhan dengan aspek-aspek bersifat materialistik. Karena materi bersifat dinamis dan kebutuhan manusia atas materi bersifat tak terbatas (limitless), maka terkadang manusia yang getas imannya, cenderung menjadikan materi sebagai segala-galanya, atau menjadikan mmateri tujuan hidup. Pola-pola hidup yang demikian, mengingatkan kita pada sebuah ungkapan lama yang mengakatan “Makan untuk Hidup”. Ungkapan ini mereduksi sebuah pemahaman bahwa seolah-olah manusia hanya akan hidup dan berarti bila perutnya sudah terisi. Dan ini sebuah ungkapan yang sesat dan menyesatkan. Dalam hirarki kebutuhan Manusia menurut Abraham Maslow tidak hanya berhenti pada kebutuhan fisiologis seperti makan, tidur, seks, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan fisik (jasmani). Namun menurut Maslow masih ada kebutuhan lainnya seperti Self Actualization yang mencakup morality, creativity, spontanaety, problem solving dan lack of predujudice. Kebanyakan manusia, gagal membangun kepribadiannya, karena hirarki kebutuhan tersebut dibangun secara terpisah-pisah (fragmentary). Akibatnya struktur kedirian yang terbentuk menjadi tidak utuh dan cenderung semrawut dalam pola hidupnya. Korupsi, manipulasi dan berbagai penyampangan lainnya, adalah akibat dari ketakterbatasan kebutuhan manusia atas materi yang tidak diimbangi dengan iman. Kebanyakan para koruptor, ketika hendak melakukan pentimpangan, iman selalu dikesampingkan demi urusan perut dan sensasi kemewahan materi lainnya. Meskipun dibelakangnya tindakan kotor itu dihantui ancaman hukuman, namun karena materi telah mencekoki dan menjadi tujuan hidupnya, maka ancaman-ancaman itupun dicampakan.Pikiran Menurut Corballis, Michael C. The Uniqueness of Human Recursive Thinking. (PDF) American Scientist (May-June 2007). Diakses pada 23 April 2007, Pikiran adalah gagasan dan proses mental. Berpikir memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kata yang merujuk pada konsep dan proses yang sama diantaranya kognisi, pemahaman, kesadaran, gagasan, dan imajinasi. Berpikir melibatkan manipulasi otak terhadap informasi, seperti saat kita membentuk konsep, terlibat dalam pemecahan masalah, melakukan penalaran, dan membuat keputusan. Berpikir adalah fungsi kognitif tingkat tinggi dan analisis proses berpikir menjadi bagian dari psikologi kognitif. Kerja dari pikiran adalah memberikan penilaian terhadap segala sesuatu. Baik dan buruk akan terkualifikasikan melalui suatu tindakan rasionalisasi. Tanpa itu penilaian (benar-salah) tidak akan terwujud. Hukum atau kaidah-kaidah berfikir senantiasa bersentuhan dengan aspek realitas. Karena sebuah ide terbentuk bila terjadi korespondensi realitas dan akal. Maka tindakan membaca sebagaimana yang dimaksudkan dalam kata-kata hikmah di atas, adalah korespondensi realitas (isi buku) dan akan manusia kemudian terabstraksi menjadi sebuah ide atau gagasan. Dengan demikian, membaca apapun itu, adalah kebutuhan dasar dari akal manusia. Ibadah Dalam kedirian manusia, kebutuhan atas materi dan kognitif saja tidak cukup. Manusia membutuhkan ketenangan batin (spirituality). Spiritualitas adalah proses penggalian hakekat diri untuk mengenal realitas terakhir dari kemahlukan manusia. Pada titik puncak pencarian itu, manusia kemudian mengenal sumber penyebab pertama diri dan makhluk lain di sekitarnya. Dan diakhir proses pencarian tersebut, manusia rela menghambakan dirinya, pada realitas puncak dengan ragam ekspresi keibadahan (simbol ketundukan pada realitas) serta ragam persepsi terhadap realitas tersebut (ketuhaan). Terlepas dari apapun persepsi manusia terhadap Tuhan, semunya itu berpusar pada pemenuhan dahaga batin sebagai kebutuhan subjektif perlu dipenuhi dalam kondisi-kondisi tertentu. Ibadah dalam perspektif yang demikian, terkategori sebagai “kebutuhan bukan kewajiban”. Sebagaimana yang tergambar dalam kata-kata hikmah di atas : “Nasi adalah makanan jasad, membaca adalah makanan pikiran dan ibadah adalah makanan jiwa” Kata-kata hikmah ini menggambarkan bahwa jasad, pikiran dan ibadah berkorelasi secara linier dalam ranah kebutuhan manusia. ****  Konten Statis - Umum Sat, 28 Aug 2010 16:47:08 +0100 http://www.michel-elqudsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=153 MEDIA Indonesia, 14 Juli 2010 (http://michelqudsi.wordpress.com/2010/07/20/media-indonesia-14-juli-2010/) Posted on Juli 20, 2010 by michelqudsi JAKARTA–MI: Partai Amanat Nasional (PAN) menilai rapor merah yang didapat Menkum dan HAM Patrialis Akbar dari Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sedikit banyaknya disebabkan oleh pengaruh kader Golkar. Fungsionaris PAN M Ichlas El Qudsi mengatakan, belum maksimalnya kinerja Patrialis Akbar dikarenakan Menkum dan HAM sebelumnya Andi Mattalata yang notabene kader Partai Golkar tidak menuntaskan pekerjaan rumah yang ada. “Perlu kita ingat, Menkum dan HAM sebelum Bang Patrialias adalah kader Golkar. Bang Patrialis ini mendapat limpahan pekerjaan rumah yang tidak dituntaskan sebelumnya,” ujar M Ichlas di Jakarta, Rabu (14/7). Sehubungan dengan itu, M Ichlas meminta Partai Golkar tidak mencampuri kewenangan Presiden SBY selaku pemegang hak prerogatif untuk mereshuffle kabinet, khususnya Menkum dan HAM Patrialis Akbar. Perlu tidaknya perombakan kabinet tergantung kebijakan SBY, bukan atas desakan pihak tertentu. “Tidak perlu mendesak-desak Presiden, beliau yang lebih tahu bagaimana kinerja pembantunya dan bagaimana soliditas di kabinet. Menurut hemat saya mari kita berikan kepercayaan kepada Presiden,” ucap anggota Komisi XI DPR itu. Masih menurutnya, rapor merah yang diberikan UKP4 tidak bisa dijadikan alasan untuk mencopot seorang menteri. Penilaian UKP4 terhadap kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II adalah bersifat temporal dan kondisional. “Penilaian itu bukan vonis. Artinya, kinerja masih bisa ditingkatkan lagi. Tidak mungkin membenahi sebuah institusi hnaya dalam satu tahun. Itu tidak realistis, karena tugas yang ditinggalkan periode sebelumnya cukup banyak.” Anggota DPR dapil Sumbar I ini berpendapat, Patrialis Akbar yang memperoleh nilai merah dari UKP4 bukan berarti tidak layak menjadi menteri melainkan karena begitu besarnya tantangan yang harus dihadapi di kementerian yang ia pimpin. “Menkum dan HAM kan mengurusi sebuah sistem yang tidak sederhana, tantangannya pun sangat besar. Bukan hanya mengurusi imigrasi dan lapas saja tapi juga peraturan perundang-undangan dan HAM yang membutuhkan sinergitas antarlembaga,” terang politisi yang akrab disapa Michel ini. Sebelumnya, Partai Golkar meminta Presiden SBY untuk mereshuffle menteri yang berkinerja buruk menyusul adanya laporan UKP4. Menteri yang mendapat rapor merah dari UKP4 adalah Menkum dan HAM Patrialis Akbar, Menteri PU Joko Kirmanto, dan Menkominfo Tifatul Sembiring. (AO/OL-8) Konten Statis - Umum Sat, 24 Jul 2010 14:40:40 +0100 http://www.michel-elqudsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=147 Syarat Peserta Pemilu Diperberat JAKARTA - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Almuzzammil Yusuf, mengatakan, ada keinginan agar syarat keikutsertaan parpol menjadi peserta pemilu diperberat. Usulan ini dimaksudkan agar jumlah peserta pemilu semakin sederhana.''Dari masukan yang diberikan para pakar yang diundang Baleg, banyak usulan agar syarat keikutsertaan diperberat,'' kata Almuzzammil kepada Republika, Selasa (15/6).Baleg saat ini sedang merumuskan syarat pembentukan parpol serta keikutsertaan parpol dalam pemilu. Untuk syarat mendirikan parpol, karena itu menjadi hak warga negara maka akan diperlonggar. Namun, ini berbeda dengan jika parpol ingin ikut dalam pemilu.Disinggung tentang apakah ketentuan parpol yang menjadi peserta Pemilu 2009 bisa langsung menjadi peserta Pemilu 2014 akan dihapus, Almuzzammil mengatakan, hal itu belum dibahas. ''Tapi, memang usulan dari para pakar agar syaratnya (menjadi peserta pemilu--Red) diperberat,'' ungkap Almmuzzamil.Jika ketentuan benar-benar diubah, parpol seperti Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR) ataupun Partai Damai Sejahtera (PDS), dan parpol peserta Pemilu 2009 tidak bisa otomatis menjadi peserta Pemilu 2014.Ketua Umum DPP PDS, Denny Tewu, meminta agar partai-partai besar tidak semena-mena dalam melakukan revisi. Apalagi, bila dengan mengabaikan kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya. PDS beserta partai non-PT lainnya pasti keberatan bila ada perubahan UU Pemilu No 8 Tahun 2008 Pasal 8 ayat 2 . ''Dalam ayat itu disebutkan bahwa parpol peserta pemilu pada pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta pemilu pada pemilu berikutnya,'' kata Denny Tewu.Terlebih sudah muncul isu bahwa draf tersebut akan diubah. Adapun perubahannya menjadi partai politik yang telah memenuhi ketentuan tentang ambang batas perolehan kursi di dewan perwakilan rakyat ditetapkan menjadi peserta pemilu berikutnya. ''Ini dikatakannya tidak fair.''Denny mengingatkan agar partai yang ada di DPR tidak mengubah kesepakatan, dengan menyuruh ikut verifikasi lagi. ''Jangan ada kesan partai-partai penguasa hanya mau menangnya sendiri.''Penerapan PTAnggota Fraksi PAN, M Ichlas El Qudsi, mengingatkan, agar kenaikan PT tidak dilakukan secara drastis. ''Naik dari 2,5 menjadi 3 persen itu sudah ideal. Jangan kemudiannya angka kenaikannya sangat tinggi,'' kata Ichlas.''Sesuatu yang sifatnya mendadak akan mengejutkan masyarakat. Lebih baik dilakukan secara bertahap dalam dua periode pemilu sehingga masyarakat ataupun parpol juga bisa mempersiapkan diri.''Terkait dengan penerapan PT hingga DPRD, Ichlas menganggapnya belum perlu. Ia khawatir penerapan PT di daerah justru akan memberangus potensi lokal. ''Potensi lokal akan mati jika PT diterapkan di daerah.''Ia menyinggung tentang keberadaan parpol lokal yang ada di Aceh. Keberadaan partai lokal di sana bisa menampung aspirasi daerah. ''Kalau parpol lokal di Aceh diizinkan, mengapa potensi lokal di daerah lain justru dimatikan,'' ungkapnya. ed: sadewoInilah Nama Anggota DPR RI dari SumbarPadangKini.com | Senin, 11/05/2009, 20:33 WIB PADANG--Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan alokasi kursi parpol bersamaan dengan penetapan penghitungan suara nasional, Sabtu (9/5) malam lalu.Anggota KPU Sumbar Mufti Syarfie mengatakan, sejauh ini baru jumlah perolehan kursi parpol untuk DPR RI yang telah ditetapkan sedang penetapan nama-nama yang duduk akan dilakukan 20 Mei mendatang di Jakarta, kata Mufti, Senin (11/5).Meski demikian, Mufti membeberkan nama-nama yang dipastikan duduk di DPR RI mewakili Sumbar. Mereka telah pasti menjadi anggota DPR RI, sedangkan untuk DPRD Propinsi akan ditetapkan tanggal 17 Mei dan 15-16 Mei untuk kabupaten/kota katanya kepada Padangkini.com.Berikut nama-nama anggota DPR RI asal Sumbar1. Dasrul Djabar (83.671 suara), Demokrat2. Darizal Basir (48.223 suara), Demokrat 3. Zulmiar Yanri (27.285 suara), Demokrat4. Jeffrie Geovanie (66.845 suara), Golkar 5. Azwir Dainy Tara (22.726 suara), Golkar6. M. Ichlas El Qudsi dari PAN (23.806 suara), PAN 7. Irwan Prayitno (57.199), PKS 8. Epyardi Asda (21.182 suara), PPP.Dari delapan legislator itu, empat diantaranya wajah lama yakni Irwan Prayitno, Dasrul Djabar, Azwir Dainy Tara dan Epyardi Asda.Sementara di daerah pemilihan Sumbar 2, legislator yang diperkirakan duduk1. Djufri (83.046 suara), Demokrat2. Mulyadi (63.367), Demokrat3. Nudirman Munir (31.418), Golkar4. Taslim (15.688), PAN5. Refrizal (27.214), PKS6. Muhammad Iqbal (22.429), PPP.Lima legislator di Sumbar 2 adalah wajah baru di DPR RI, hanya Refrizal dari PKS yang saat ini memang juga menjadi anggota legislatif dari PKS. DPR Sangat Hati-hati, Trauma pada Pengalaman Miranda S Gultom29 Apr 2010 Jakarta, PelitaKomisi Xl DPR akan sangat hati-hati melakukan seleksi tiga calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI), trauma pada pengalaman pemilihan deputi gubernur BI 2003, Miranda S Gultom yang menyeret sejumlah anggota dewan ke pengadilan. Komisi Xl DPR sangat hati-hati dan berusaha menghindari lobi-lobi dengan calon untuk menghindari pelanggaran etika dan pidana, kata Anggota Komisi Xl DPR dari F-PAN M Ichlas El Qudsi di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (28/4).Namun kata dia. dampaknya, pengetahuan anggota DPR terhadap ketiga calon Itu menjadi sangat mrnim, bahkan anggota DPR tak tahu secara detil calon yang diajukan. Sangat sedikit yang kami tahutentang mereka. ujar dia.Karena itu lanj u t M Ichlas yang akrab dipanggil Michel itu. calon deputi pengawasan BI itu harus memiliki track redord yang bagus, memiliki karakter yang tidak bisa diintervensi, berpengalaman dan memiliki pengabdian yangtinggi. Berdasarkan criteria itu saya lebih cenderung memilih orang luar BI yang menjadi Deputi pengawasan itu, ujar Michel.Tiga kandidat yang bersaing itu adalah Krisna Wijaya (Komisaris Bank Danamon Tbk/ dari luar BI) dan dua dari.dalam BI, yaitu Halim Alamsyah (Direktur Direktorat Penelitian serta Pengaturan Perbankan 1 Bi) dan Perry Warjlyo (Direktur Riset Kebijakan Moneter BI). Sebelumnya, anggota Komisi Xl (bidang keuangan dan per-bankan) DPR RI Nusron Wahid (Golkar) dan Arief Budimanta (PDIP) menjamin bahwa pola lama berupa lobi yang dibarengi transaksi miliaran rupiah untuk memuluskan seorang kandidat, tidak akan dilakukan lagi oleh DPR dalam melakukan seleksi terhadap deputi gubernur BI.Nusron dan Arief Budimanta mengungkapkan, DPR. khususnya Komisi XI, telah berubah dan tidak akan lagi mengakomodasi transaksi-transaksi yang berujung suap dan korupsi serta gratifikasi. Kita sudah berubah. Yang kita perdebatkan justru kredibilitas dan kapasitas calon. Buktinya sampai saal ini tidak ada pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan kepada kandidat. kata Nusron, fkhSumber: http://bataviase.co.id/node/190580CALON GUBERNUR BIPAN Berharap Cagub BI Lebih dari SatuRabu, 2 Juni 2010 | 15:52 WIBKOMPAS.com — Pemerintah diharapkan mengajukan lebih dari satu nama calon gubernur Bank Indonesia, meskipun itu memang diizinkan undang-undang.Demikian dikatakan anggota Komisi XI (membidangi masalah perbankan dan keuangan) dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Ichlas El Qudsy, di Jakarta, Rabu (2/6/2010).Menurut Qudsi, pengajuan lebih dari satu nama memberikan kesempatan kepada DPR untuk mencari alternatif kepada masing-masing calon yang resmi diajukan. Memang, di dalam undang-undang disebutkan boleh satu yang diajukan sebagai cagub BI, dan maksimal yang bisa diajukan tiga calon. Nah, ada baiknya pemerintah mengajukan lebih dari satu. Jangan sampai, kejadian lalu terulang, kata Qudsi. Kalau calonnya tunggal, dikhawatirkan terulang lagi (seperti) saat Agus Martowardojo ditolak oleh DPR pada tahun 2008 sebagai cagub BI. Harapannya, dua (cagub BI) yang diajukan oleh pemerintah, maka DPR dapat melakukan seleksinya secara ketat, katanya lagi. Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi, menjelaskan kepada wartawan bahwa Presiden SBY sudah menandatangani dan merestui nama Darmin Nasution sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia (BI). Achsanul mengaku, suratnya akan diajukan ke DPR, hari ini. Namanya tunggal atas nama Darmin Nasution. Dalam masa persidangan nanti, mungkin sudah bisa diputuskan, kata Achsanul.Qudsi menambahkan lagi, alangkah lebih baik jika pemerintah mengajukan calon dari kalangan internal dan eksternal Bank Indonesia. Ia juga berujar, yang terpenting, pemerintah tidak akan salah dalam memilih calon yang diajukan ke DPR Harapannya adalah, siapa pun yang dicalonkan oleh pemerintah, kami, DPR, tentunya meyakini figur itu memenuhi persyaratan: yang memiliki komitmen membenahi internal BI dan yang pro terhadap sektor riil, Qudsi menegaskan.DANA ASPIRASIF-PAN: Anggota DPR Mau Gampangnya SajaSenin, 7 Juni 2010 | 22:31 WIBJAKARTA, KOMPAS.com — Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR, maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN. Ini wujud kemalasan dari sebagian anggota DPR yang mau gampangnya saja mendapatkan dana untuk dapilnya. Padahal, itu bisa diperjuangkan lewat Banggar dan komisi terkait, ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Ichlas El Qudsi, di Jakarta, Senin (7/6/2010).Menurut Ichlas, usulan tersebut terkesan mengelabui rakyat. Seolah-olah prorakyat padahal hanya untuk keuntungan anggota DPR dan parpol besar saja. Kesan mengelabui rakyat ini sulit dihindari karena dikatakan dana itu untuk aspirasi rakyat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan benar-benar untuk rakyat atau manipulasi saja, ujarnya.Anggota F-PAN lainnya, Totok Daryanto, juga menilai bahwa usulan tersebut hanyalah jalan pintas untuk mendapatkan dana segar di APBN. Pendekatan yang dilakukan juga hanyalah sektoral semata. Padahal, untuk mempercepat pembangunan di daerah pemilihan, mereka harus melalui pendekatan yang menyeluruh. Meningkatkan kualitas APBN itu harus melalui pendekatan sistem dengan mengoptimalkan proses politik anggaran, bukan dengan ujug-ujug minta dana per dapil, ujar politisi senior PAN ini.Sumber:http://nasional.kompas.com/read/2010/06/07/2231066/F-PAN.Anggota.DPR.Mau.Gampangnya.Saja-3Trauma Kasus Miranda, Komisi XI DPR Tak Mau Masuk BuiSenin, 03 Mei 2010, 14:35:47 WIBLaporan: M Hendry GintingJakarta, RMOL. Kasus gratifikasi dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom menjadi pelajaran berharga bagi Komisi XI DPR yang akan memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia (DGBI).“Kita akan obyektif dan berusaha akan melaksanakan pemilihan ini dengan cara yang bersih. PAN akan mengawal dan mengawasinya karena pemilihan rentan terjadi politik transaksional, kata Anggota Komisi XI dari fraksi PAN Asman Abnur ketika diminta komentarnya, Senin (3/5) soal perlunya masyarakat mengawal proses pemilihan tersebut seperti yang dikatakan Dekan Fakultas Ekonomi UI, Firmanzah.Lebih lanjut Asman mengatakan, selain uji kelayakan dan kepatutan, pihaknya juga akan melihat rekam jejak sang kandidat selama bergerak di dunia perbankan serta kemampuan atau kapabilitasnya dalam memimpin BI ke depan. Soal fungsi pengawasan BI menurut dia akan menjadisorotan karena persoalan itu selama ini yang menjadi titik lemah Bank Indonesia. Senada dengan Asman, anggota Komisi XI yang juga dari PAN, M Ichlas El Qudsi menjelaskan bahwa DPR periode saat ini sudah berubah dan tidak akan mengulang kesalahan masa lalu. Elqudsi juga memberi sinyal jika komisi perbankan DPR menginginkan calon dari luar BI mengingat kasus suap yang pernah terjadi saat pemilihan Miranda Goeltom tahun 2004 silam.“Kita menilai calon dari luar memang lebih memiliki karakter untuk membenahi BI. Sebab, calon dari dalam sudah tidak bisa diharapkan lagi dengan terbongkarnya kasus Century,” katanya.[dry]Sumber: http://www.rakyatmerdeka.co.id/news/2010/05/03/92632/Trauma-Kasus-Miranda,-Komisi-XI-DPR-Tak-Mau-Masuk-BuiPAN Dekengi Menkeu Baru Perangi Vested Interest Kamis, 20 Mei 2010 15:11 JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Penunjukkan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan dinilai tepat karena memiliki track record yang cukup baik. Agus selama ini dikenal memiliki sikap tegas dalam menghadapi debitur-debitur kakap. PAN mendukung Agus Martowardojo. Di samping itu merupakan hak prerogatif presiden untuk mengangkatnya, secara profesional Agus memiliki track record yang baik dalam mengelola Bank Mandiri. Dia terbukti mampu bersikap tegas dalam menghadapi debitur-debitur kakap, kata Ketua DPP PAN, Bara Hasibuan, Kamis (21/5/2010).Menurut Bara, Kementerian Keuangan tidak hanya butuh pemimpin yang mempunyai integritas. Kementerian Keuangan juga membutuhkan pemimpin yang mampu bersikap tegas untuk mengatakan tidak terhadap tekanan vested interest (kepentingan terselubung), yang dalam kondisi Indonesia sekarang merupakan kombinasi politik dan bisnis. Melihat track record Agus Martowardojo selama ini, kita dapat bersikap optimistis secara hati-hati. Setelah dibentuknya sekretariat bersama, terdapat kecurigaan di masyarakat mengenai bersatunya kekuatan politik dan bisnis. Oleh sebab itu, sosok Menteri Keuangan yang baru diharapkan mampu melawan kekuatan itu, tegas Bara.Bara menegaskan, sebagai anggota koalisi PAN berkomitmen membantu Agus bila ada usaha untuk mempengaruh kebijakan Kementerian Keuangan demi kepentingan kelompok tertentu. PAN juga akan terus bersikap kiritis terhadap pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kekuasaan politik sebagai sarana untuk melayani kepentingan mereka saja.Bara menambahkan, salah satu indikator penting keberhasilan menteri keuangan adalah keberlanjutan reformasi birokrasi di kementerian tersebut. Selama ini kementerian keuangan menjadi barometer keberhasilan reformasi birokrasi. Tidak bisa dipungkiri Sri Mulyani telah berhasil memulai reformasi birokrasi di kementerian keuangan. Kita berharap Agus bisa melanjutkannya, uja Bara. Namun Sebelum Presiden SBY resmi memberi mandat kepada Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, Rabu (19/5/2010) malam kemarin, nama Anggito Abimanyu, ternyata mendapat dukungan penuh dari PAN untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan.Hal ini diakui oleh anggota Fraksi PAN,Michel Ichlas El Qudsi saat ditemui di Gedung DPR. Namun, kata Michel, nama Agus Martowardoyo dan Darmin Nasution termasuk nama yang juga didukung untuk menjadi bendahara negara ini. Awalnya kita (PAN) memang salah satu yang ikut mendorong Anggito, untuk menjadi Menkeu. Kami menganggap, Anggito sudah tune in lebih dulu. Tapi, keputusan tetap ditangan Presiden SBY yang memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya di kabinet, maka kita tentu mendukung Agus Martowardojo, ujarnya.Ia tidak memungkiri, beberapa partai lain memberikan dukungan juga kepada Anggito. Termasuk Golkar dan PKS. Tapi, keputusan Presiden SBY tepat sekali. Dipilihnya Agus Martowardojo memiliki potensi. Agus memang memiliki kemampuan, melanjutkan apa yang dialukan Sri Mulyani. Kami hormati keputusan Presiden, Agus bisa berkomunikasi baik dengan DPR, Mitchel menegaskan.Dikatakan, DPR tak akan mempermasalahkan posisi Agus Martowardojo yang baru. Hanya karena alasan Agus pernah ditolak saat melamar sebagai calon Gubernur Bank Indonesia oleh DPR periode lalu (2004-2009). Kalau pernah ditolak DPR saat mencalonkan gubernur BI, itu masalah lain. Yang jelas, dipilihnya Agus adalah hak prerogatif presiden, yang tentunya harus didukung. Tidak ada alasan untuk menolak Agus Martowardoyo. Karena ini sudah menjadi domain presiden, Mitchel menandaskan. (ar/dtk/km)Sumber: www.suaramedia.comPAN Akui Pernah Dukung AnggitoWritten by menix Kamis, 20 Mei 2010Tribunbatam.co.id- Sebelum Presiden SBY resmi memberikan mandat kepada Dirut Bank Mandiri, Agus Martowardojo, Rabu (19/5) malam kemarin, nama Anggito Abimanyu, ternyata mendapat dukungan penuh dari PAN untuk menggantikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Hal ini diakui oleh anggota Fraksi PAN,Michel Ichlas El Qudsi saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (20/5).Namun, kata Michel, nama Agus Martowardoyo dan Darmin Nasution termasuk nama yang juga didukung untuk menjadi bendahara negara ini. Awalnya kita (PAN) memang salah satu yang ikut mendorong Anggito, untuk menjadi Menkeu. Kami menganggap, Anggito sudah tune in lebih dulu. Tapi, keputusan tetap ditangan Presiden SBY yang memiliki hak prerogatif menunjuk pembantunya di kabinet, maka kita tentu mendukung Agus Martowardojo, ujarnya.Ia tidak memungkiri, beberapa partai lain memberikan dukungan juga kepada Anggito. Termasuk Golkar dan PKS. Tapi, keputusan Presiden SBY tepat sekali. Dipilihnya Agus Martowardojo memiliki potensi. Agus memang memiliki kemampuan, melanjutkan apa yang dialukan Sri Mulyani. Kami hormati keputusan Presiden, Agus bisa berkomunikasi baik dengan DPR, Mitchel menegaskan.Dikatakan, DPR tak akan mempermasalahkan posisi Agus Martowardojo yang baru. Hanya karena alasan Agus pernah ditolak saat melamar sebagai calon Gubernur Bank Indonesia oleh DPR periode lalu (2004-2009). Kalau pernah ditolak DPR saat mencalonkan gubernur BI, itu masalah lain. Yang jelas, dipilihnya Agus adalah hak prerogatif presiden, yang tentunya harus didukung. Tidak ada alasan untuk menolak Agus Martowardoyo. Karena ini sudah menjadi domain presiden, Mitchel menandaskan. (tribunnews.com)Sumber: http://www.tribunbatam.co.id/index.php?option=com_content task=view id=42721 Itemid=1122Dradjad Wibowo Konsolidasi DPD PAN di SumatraSenin, 14 Desember 2009 15:15 WIB | Peristiwa | Politik/Hankam | Dibaca 609 kaliJakarta (ANTARA News) - Bakal calon Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Dradjad Wibowo menggelar silaturahmi politik dengan jajaran pengurus DPD PAN se-Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jambi dan Nangroe Aceh Darussalam.Silaturahmi ini sebagai bagian konsolidasi menjelang Kongres PAN di Batam pada Januari 2010, demikian keterangan pers Dradjad Wibowo yang diterima ANTARA News di Jakarta, Senin.Dalam pertemuan yang digelar di Medan pada 13-14 Desember, hadir pula Ketua DPW PAN Jawa Tengah Rozak Rais yang tak lain adik kandung Amien Rais dan Ketua DPW PAN Banten Rusli Ridwan.Selain itu, sejumlah anggota Fraksi PAN DPR RI, yaitu anggota Komisi IX DPR M Riski Sadig yang juga Ketua Umum Barisan Muda (BM) PAN, anggota Komisi XI DPR Nasrullah, anggota Komisi VIII DPR Ibrahim Sakty Batubara, anggota Komisi DPR Mochamad Ichsan El Qudsi, anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar dan Wakil Ketua Komisi II DPR Teguh Juwarno.Dalam acara tersebut, pengurus DPD yang hadir menyatakan mendukung Dradjad menjadi calon Ketua Umum PAN periode 2010-2015. Kami bangga calon Ketua Umum PAN adalah tokoh yang membongkar skandal Bank Century. Mas Dradjad adalah sosok yang sederhana, bersahaja dan bersih, ujar Ketua DPD Bukittinggi, Nur Idris.Hal senada dikemukakan Ketua DPW Jawa Tengah Razak Rais. Menurut dia, Dradjad adalah figur yang kritis dan konsisten dengan agenda perjuangannya baik saat menjadi ekonom Indef maupun anggota Komisi XI DPR periode 2004-2009. Dradjad selalu kritis dan konsisten dengan agenda perjuangan ekonomi kerakyatan. Ada semangat nurani bersama dari kader-kader di bawah untuk mencari figur yang memiliki waktu penuh untuk mengurus partai, katanya.Ketua DPW PAN Banten Rusli Rizal menilai, jabatan di kabinet bukanlah jaminan seorang ketua umum partai bisa membesarkan partainya. Saya tidak perlu menyebut partai apa tapi itu fakta pada Pemilu 2009 bahwa ketua umum yang merangkap jabatan di kabinet ternyata suaranya turun semua. Maka dari itu PAN butuh figur baru yang segar dan energik seperti Mas Dradjad, ujar anggota Komisi II DPR RI ini.Di tempat yang sama, Wasekjen DPP PAN Teguh Juwarno mengatakan, jika ada yang meragukan identitas kekaderan Dradjad selaku kader PAN maka mereka keliru besar. Dradjad ini dikader dan dibina secara langsung oleh Pak Amien Rais yang adalah pendiri dan Ketua MPP PAN. Kalau ada yang meragukan kekaderan beliau maka yang meragukan itu patut dipertanyakan. Komitmen dan kontribusi Dradjad bagi PAN tidak diragukan lagi, ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini.Ketua Umum BM PAN Riski Sadig menambahkan, figur Dradjad diyakininya mampu membawa PAN menjadi lebih besar pada pemilu mendatang.Menanggapi dukungan terhadap dirinya, Dradjad tidak ingin berkomentar banyak. Dia menegaskan bahwa pencalonan dirinya itu atas perintah Amien Rais.Dradjad membantah jika dirinya hanya memasang target ingin menjadi wakil ketua umum atau sekretaris jenderal. Ada yang bilang pertarungan ketua umum sudah selesai cuma tinggal memilih siapa wakil dan sekjennya, menurut saya pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Saya bertanding untuk jadi ketua umum, bukan wakil atau sekjen, tegasnya.Dradjad mengatakan, pihaknya telah mendapatkan dukungan dari sejumlah DPD, antara lain, Sumatera Utara, Sumatera Barat, NAD, Jambi, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, Sultra dan Papua. Dengan kebersamaan Insya Allah dukungan buat saya sudah lebih dari cukup, nanti kita buktikan di arena Kongres, kata Dradjad. (*)Sumber: http://www.antaranews.com/berita/1260778533/dradjad-wibowo-konsolidasi-dpd-pan-di-sumatraMemilih Satu di Antara Tiga Jumat, 30 April 2010 Deputi Gubernur BI I Harus Mengerti tentang Makro Ekonomi dan Moneter Komitmen calon Deputi Gubernur BI untuk bersaing dengan fair merupakan pertanda baik. Mereka harus menghindari politisasi, sehingga yang muncul adalah kemampuannya memahami sistem perbankan. Beberapa hari lagi Komisi XI DPR punya pekerjaan penting, yakni memilih Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ini dilakukan karena pejabat lama Siti Fadjirjah mengalami sakit, yang seharusnya masa jabatannya akan berakhir 9 Juni 2010. Siti Fadjrijah diangkat sebagai Deputi Gubernur BI berdasarkan Keputusan Presiden RI No 85/M/2005 tanggal 23 Mei 2005 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada tanggal 9 Juni 2005. Perempuan kelahiran Temanggung, 58 tahun lalu, itu menggantikan Aulia Pohan yang masa jabatannya habis. Kini, telah ada tiga kandidat pengganti Siti. Ketiganya merupakan usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada Komisi XI DPR. Mereka adalah Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI Halim Alamsyah, Direktur Riset Ekonomi dan Kajian Moneter BI Perry Warjiyo, dan Komisaris Bank Danamon Khrisna Wijaya. Semula awal April akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Namun agenda kerja Komisi XI padat sehingga diundur sampai tanggal 28 April. Namun penetapan tanggal itu juga tidak jadi karena sebagian anggota DPR masih ada di luar kota, sehingga diagendakan 5 Mei mendatang. “Mekanismenya, setelah Komisi XI menentukan nama yang dinyatakan lolos, lalu dibawa untuk ditetapkan dalam sidang paripurna DPR,” kata anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat, A Timo Pangerang. Tapi, beberapa kalangan menilai pengunduran waktu uji kelayakan dan kepatutan Deputi Gubernur BI merupakan cermin dari kehati-hatian DPR. Pasalnya, selama ini, terkesan ada “permainan” dalam memilih pejabat BI. Akibat praktik suap, beberapa anggota DPR terseret ke dalam perkara hukum. Empat orang telah ditetapkan sebagai terdakwa sementara puluhan lainnya menjadi saksi dan harus mengembalikan uang suap ke negara. Sebelumnya juga KPK juga telah menggelandang beberapa Deputi BI sebagai terdakwa dalam perkara korupsi. Direktur Utama (Dirut) Bank Tabungan Nasional (BTN) Iqbal Latanro mengatakan, komitmen calon Deputi Gubernur untuk bersaing dengan fair merupakan pertanda baik. “Ya, mereka harus menghindari politisasi, sehingga yang muncul adalah kemampuannya memahami sistem perbankan,” katanya. Menyikapi kekhawatiran itu, Wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasi menjamin pemilihan Deputi Gubernur BI akan bebas dari suap-menyuap. “Komisi XI akan menjamin pemilihan Deputi Gubernur BI bebas dari suap-suapan,” katanya. Untuk itu, imbuhnya, kriteria calon deputi yang akan dipilih harus memenuhi standar penguasaan terhadap moneter. “Deputi gubernur ini kan arahnya lebih ke moneter, setelah UU Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, moneter akan lebih dominan. Jadi penguasaan moneter Deputi Gubernur Senior itu nantinya harus bagus,” jelasnya. Anggota Komisi XI (Bidang Keuangan dan Perbankan) DPR RI Nusron Wahid (Golkar) dan Arief Budimanta (PDIP) menjamin bahwa pola lama berupa lobi yang dibarengi transaksi miliaran rupiah untuk memulus- kan seorang kandidat tidak akan dilakukan lagi oleh DPR dalam melakukan seleksi terhadap Deputi Gubernur BI. Nusron dan Arief Budimanta mengungkapkan DPR, khususnya Komisi XI, telah berubah dan tidak akan lagi mengakomodasi transaksi-transaksi yang berujung suap dan korupsi serta gratifi kasi. “Kita sudah berubah. Yang kita perdebatkan justru kredibilitas dan kapasitas calon. Buktinya sampai saat ini tidak ada pertemuan-pertemuan untuk menggalang dukungan kepada kandidat,” kata Nusron. Sedangkan anggota Komisi XI dari PAN M Ichlas El Qudsi mengungkapkan sebagian anggota DPR menghindari pertemuan dengan para calon agar tidak ada pelanggaran etika dan pidana. “Memang harus kami akui hal itu, disarankan tidak bertemu, untuk menghindari pelanggaran,” katanya. Sikap menghindari adanya lobi atau pertemuan-pertemuan dilakukan untuk tidak mengulangi kasus yang pernah terjadi sebelumnya. “Saya yakin ini penting agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari,” katanya. Mengerti Moneter Kepala Ekonom Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan Deputi Gubernur BI yang terpilih nanti harus mengerti tentang makro ekonomi dan moneter. “Tidak hanya mikro, karena masalah monetary policy berbeda,” katanya. Ditambahkan, kalau calon dari luar BI seharusnya bisa akademisi, ekonom, atau praktisi yang mengerti makro ekonomi. “Kalau dia hanya tahu perbankan susah, karena keputusan Deputi Gubernur akan berdampak ke negara secara keseluruhan. Tidak main-main, jadi perlu orang yang mampu dan mengerti proses,” imbuh Purbaya. Sedangkan Dirut BTN Iqbal Latanro menambahkan calon Deputi Gubernur yang berasal dari BI harus memunyai pengetahuan dasar ekonomi yang baik sehingga mampu membuat kebijakan yang memenuhi kondisi pasar. “Dia harus memahami sistem perbankan yang ada,” ujar Iqbal. Pengamat Ekonomi Iman Sugema mengatakan BI membutuhkan injeksi dari pihak luar yang mampu memperkaya pengambilan keputusan di dalam. “Sehingga pejabat tersebut tidak memunyai beban kalau berbicara keras karena bukan bekas karyawan BI, dan mengerti aspirasi anak muda di BI,” katanya. xav/E-8Sumber: http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=51088Rabu, 16 Desember 2009 | 15:26 WIBDrajad Dapat Restu Amien RaisMenteng, Warta KotaKongres Partai Amanat Nasional (PAN) yang rencananya dilaksanakan di Batam tinggal dua pekan lagi. Bursa ketua umum partai berlambang matahari bersinar itu pun semakin memanas. Mantan anggota DPR Drajad Wibowo menetapkan hati untuk bersaing dengan Hatta Rajasa, yang saat ini menjabat sebagai Menko Perekonomian.Drajad mengakui dirinya ikut bursa pencalonan ketua umum tersebut setelah diperintah oleh pendiri PAN, Amien Rais.“Saya ikut bursa di kongres setelah diperintah oleh Pak Amien. Deklarasi pencalonan sudah dilakukan di Medan Senin lalu,” katanya di kawasan Menteng, Selasa (15/12).Pengamat ekonomi itu membantah dirinya hanya memasang target ingin menjadi wakil ketua umum atau sekretaris jenderal. “Ada yang bilang pertarungan ketua umum sudah selesai, cuma tinggal memilih wakil ketua umum dan sekjen. Menurut saya itu salah besar. Pertandingan sesungguhnya baru dimulai. Saya bertanding untuk jadi ketua umum, bukan wakil atau sekjen,” tegasnya.Lebih lanjut Dradjad mengatakan pihaknya telah mendapat dukungan dari sejumlah DPD antara lain dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, NAD, Jambi, Bengkulu, Babel, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulsel, Sulut, dan Papua.“Dengan kebersamaan Insya Allah dukungan buat saya sudah lebih dari cukup, nanti kita buktikan di arena kongres,” tandasnya.Ketua DPW PAN Banten Rusli Rizal menilai jabatan di kabinet bukanlah jaminan seorang ketua umum partai bisa membesarkan partainya. “Saya tidak perlu menyebut partai apa tapi itu fakta pada Pemilu 2009 bahwa ketua umum yang merangkap jabatan di kabinet ternyata suaranya turun semua. Maka dari itu PAN butuh figur baru yang segar dan energik seperti Mas Dradjad,” ujar anggota Komisi II DPR RI ini.Ketua DPP PAN M Ichan El Qudsi menambahkan, meski kemampuan finansial Dradjad tidak sebesar Hatta, dirinya yakin DPD tetap memiliki nurani.“Mas Dradjad memiliki visi yang sama dengan kader-kader di daerah. Kami menilai PAN perlu sosok pemimpin yang egaliter dan mau mendengar seperti Dradjad, kata Ichan. (Adi Kurniawan)Sumber: http://www.wartakota.co.id/read/news/18305 DPR Ogah Bertemu Calon Deputi Gubernur BIHeadlines | Thu, Apr 29, 2010 at 01:16 | Jakarta, matanews.com Komisi XI DPR RI bersikap sangat hati-hati dalam melakukan seleksi terhadap calon deputi gubernur Bank Indonesia yang akan berlangsung 5 Mei mendatang dengan menghindari pertemuan dengan para calon agar tidak ada pelanggaran etika dan pidana.“Memang harus kami akui hal itu, disarankan tidak bertemu, untuk menghindari pelanggaran,” kata Anggota Komisi XI dari PAN, M Ichlas El Qudsi, di Gedung DPR Jakarta, Rabu.Menurut dia, upaya menghindari adanya lobi atau pertemuan-pertemuan itu untuk tidak mengulangi kasus pidana korupsi pada saat pemilihan deputi gubernur BI beberapa tahun lalu. “Saya yakin ini penting agar jangan sampai terjadi masalah di kemudian hari,” katanya.Kasus suap atau gratifikasi terkait pemilihan duputi gubernur senior BI tahun 2003 yang melibatkan mantan anggota DPR RI sedang diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan beberapa mantan anggota DPR telah menjadi terdakwa.Namun begitu, Ichlas mengatakan, tidak adanya komunikasi atau pertemuan dengan calon deputi gubernur mengakibatkan pengetahuan anggota DPR terhadap calon-calon yang diajukan sangat minim, bahkan anggota DPR tak tahu secara detil calon yang diajukan.“Sangat sedikit yang kami tahu tentang calon yang diajukan pemerintah. Paling tidak track record-nya belum kami ketahui. Bagaimana kinerjanya selama ini di bidang pengawasan,” katanya. (*an/ham)Sumber: http://beta.matanews.com/2010/04/29/dpr-ogah-bertemu-calon-deputi-gubernur-bi/ Tidak Gunakan Akal Sehat, Reputasi DPR Kian Anjlok Selasa, 08 Juni 2010 09:28 Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN.JAKARTA (Berita SuaraMedia) - Usulan dana aspirasi 15 miliar untuk tiap anggota DPR dinilai sebagai usulan yang bisa mengacaukan APBN. Nominal yang diajukan juga terlihat aneh, karena jumlahnya pukul rata untuk setiap daerah pemilihan. Usulan itu menurut saya akan mengacaukan sistem bernegara, itu kan sama saja membuat aturan baru, dimana anggota dewan yang harusnya menyalurkan aspirasi kemudian mengajukannya menjadi program pemerintah. Bukan malah ikut membuat program baru, kata pengamat politik, Andrinof Chaniago, Senin (7/6/2010) malam.Pengajuan usulan ini, menurutnya juga terkesan aneh. Sehingga bukan tidak mungkin dalam penditribusiannya ini juga tidak dapat terawasi. Dari cara merencanakan anggarannya saja sudah aneh, masa pakai istilah pukul rata per anggota (DPR) 15 milliar untuk wilayah Dapil mereka. Padahal kan setiap pembangunan tiap daerah punya anggaran yang berbeda, itu kan secara tidak langsung menunjukkan bahwa anggota dewan memang ingin melibatkan diri dalam pembangunan tersebut, kata pria kelahiran Padang ini.Bagi dosen FISIP UI ini, pengajuan anggaran itu terkesan memaksa meskipun mungkin ada tujuan baik yang tersirat di dalamnya. Menurutnya tindakan itu sama dengan mengkhianati aspirasi rakyat dengan menyalahgunakan wewenang yang ada pada mereka. Tujuan yang baik tapi kalau caranya tidak masuk akal, pasti ada niat yang salah disitu. Dana yang disebut-sebut sebagai dana aspirasi tidak seperti yang dibayangkan masyarakat, tambahnya.Lebih lanjut dia yakin bahwa usulan itu hanya untuk meraih keuntungan bagi para anggota dewan tersebut. Saya lihat itu motivasinya tidak lain untuk memperoleh keuntungan bagi anggota dewan yang sekerang sudah berada di DPR, jelasnya. Reputasi DPR yang sudah anjlok gara-gara semakin banyak saja anggotanya yang tersandung kasus suap atau korupsi, kini diperparah dengan tuntutan soal dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota. Padahal, lembaga representasi rakyat itu sudah menguras banyak sekali uang sejak mereka dilantik pada September 2009. Inilah daftar sebagian kecil dari hujan uang di Senayan, sebagaimana dicatat oleh LSM Transparency International Indonesia.1. Dana pelantikan anggota DPR = Rp 28,5 miliar2. Renovasi rumah anggota DPR di Kalibata = Rp 300 miliar3. Uang akomodasi sebelum proses renovasi selesai = Rp 15 juta per orang dikali 560 orang sampai Juli 2010 = Rp 84 miliar4. Pengadaan 687 komputer seharga Rp 16 juta per unit = Rp 11 miliar5. Bantuan untuk semua partai politik = Rp 8,6 milliar6. Gaji dan tunjangan anggota DPR sebesar Rp 55,4 juta dikali 560 orang.Itu belum termasuk gaji ke-13, uang legislasi, uang rapat, uang transpor, uang perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, fasilitas kredit kendaraan, honor asisten dan tenaga ahli serta fasilitas penunjang lainnya, seperti laptop, internet, hotel bintang lima, kupon bensin, dan kupon bebas tol yang seluruhnya Rp 31 miliarItu baru yang terpantau saja. Sedangkan berikut ini anggaran yang sudah disetujui, tapi belum dikeluarkan:1. Renovasi gedung DPR yang katanya miring = Rp 1,2 triliun2. Dana aspirasi per orang Rp 15 milliar dikali 560 orang = Rp 8,4 triliunDana aspirasi Rp 8,4 triliun itu akan dibagikan berdasarkan jumlah kursi masing-masing partai, seperti ini:1. Partai Demokrat 150 kursi = Rp 2,250 triliun2. Partai Golkar 107 kursi = Rp 1,605 triliun3. PDI Perjuangan 95 kursi = Rp 1,425 triliun4. PKS 57 kursi = Rp 855 miliar5. PAN 43 kursi = Rp 645 miliar6. PPP 37 kursi = Rp 555 miliar7. PKB 27 kursi = Rp 405 miliar8. Gerindra 26 kursi = Rp 390 miliar9. Hanura 18 kursi = Rp 270 miliarKarena itulah, menurut Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Teten Masduki, sangat tidak masuk akal apabila DPR meminta dana aspirasi Rp 15 milliar itu dikabulkan. Mereka tidak menggunakan akal sehatnya, ujar Teten Masduki saat keterangan pers di kantornya, Jalan Senayan Bawah, Jakarta.Sementara itu, meski tengah dipusingkan dengan kasus Bibit-Chandra, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak tinggal diam ketika muncul gagasan pembagian dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR.Meski gagasan itu belum dimasukkan dalam APBN Perubahan 2010, KPK menyatakan mulai mengkaji motif di balik rencana dana aspirasi tersebut. Sekarang KPK sedang melakukan kajian dana aspirasi tersebut, kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin, Jakarta.Hasil kajian sementara, diduga dana aspirasi ini mirip dengan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Jawa Timur yang akhirnya bermotif bagi-bagi uang. Akhirnya motifnya lebih banyak ke arah bagi-bagi duit, ujar Jasin.Seperti diketahui, kasus P2SEM di Jatim juga menyeret banyak pihak, bukan hanya Ketua DPRD Jatim Fathorrosjid, yang dikurung gara-gara memotong dana aspirasi puluhan miliar. Kasus itu juga mengakibatkan banyak sekali akademisi, pekerja LSM, dan tokoh masyarakat yang akhirnya terhina karena dipenjara setelah menuruti sistem pencairan dana yang rawan sogokan dan korupsi.KPK merencanakan hasil kajian Tim KPK terhadap gagasan dana aspirasi yang mencapai Rp 8,4 triliun ini dapat diketahui pada minggu ini. Menurut Jasin, dana aspirasi itu berpotensi menimbulkan penyimpangan dan kegiatan fiktif.Lagi pula, semestinya yang membuat rencana kegiatan itu adalah masyarakat dikoordinasikan dangan kegiatan lain, kemudian kegiatan itu dianggarkan jumlah alokasi biayanya dalam APBN, bukannya justru DPR yang berinisiatif. Berbeda dangan dana aspirasi ini. Dana aspirasi sepenuhnya tergantung kepada anggota DPR, kegiatannya yang memilih juga anggota DPR yang bukan didasarkan pada perencanaan kebutuhan riil masyarakat atau pembangunan daerah yang integrated, tandasnya.Rencana alokasi dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR setiap tahun dinilai sebagai bentuk kemalasan wakil rakyat memperjuangkan program pembangunan di APBN. Jika setiap anggota DPR gigih dan optimal memperjuangkan alokasi dana pembangunan melalui Badan Anggaran DPR maka daerah pemilihannya akan mendapatkan dana di APBN. Ini wujud kemalasan dari sebagian anggota DPR yang mau gampangnya saja mendapatkan dana untuk dapilnya. Padahal itu bisa diperjuangkan lewat Banggar dan Komisi terkait, ujar anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Ichlas El Qudsi di Jakarta.Menurut Ichlas, usulan tersebut terkesan mengelabui rakyat. Seolah-olah prorakyat padahal hanya untuk keuntungan anggota DPR dan parpol besar saja. Kesan mengelabui rakyat ini sulit dihindari karena dikatakan dana itu untuk aspirasi rakyat tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan benar-benar untuk rakyat atau manipulasi saja, ujarnya.Anggota F-PAN lainnya Totok Daryanto juga menilai, usulan tersebut hanyalah jalan pintas untuk mendapatkan dana segar di APBN. Pendekatan yang dilakukan juga hanyalah sektoral semata, padahal untuk mempercepat pembangunan di daerah pemilihan barus melalui pendekatan yang menyeluruh. Meningkatkan kualitas APBN itu harus melalui pendekatan sistem dengan mengoptimalkan proses politik anggaran, bukan dengan ujug-ujug minta dana per dapil, ujar politisi senior PAN ini. (fn/dt/k2m) www.suaramedia.comSumber: http://www.suaramedia.com/berita-nasional/23287-qtidak-gunakan-akal-sehat-reputasi-dpr-kian-anjlokq.htmlhttp://www.suaramedia.com/berita-nasional/23287-qtidak-gunakan-akal-sehat-reputasi-dpr-kian-anjlokq.html Konten Statis - Umum Sat, 19 Jun 2010 10:04:51 +0100 http://www.michel-elqudsi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=146 Dengarkan Suara RakyatOleh : Mohammad Ichlas El Qudsi(Anggota DPR-RI dari Dapil Sumatra Barat)Menjadi pemimpin itu laksana memerankan jantung dalam tubuh manusia memompakan energi positif ke seluruh wilayah alu menyerap kembali aspirasi dari seluruh wilayah tersebut untuk diolah dan di analisa di bagian-bagian yang kompeten, juga menjadi indikator akhir dari keberlangsungan sistem kehidupan(Mohammad Ichlas El Qudsi) Rasa-rasanya energi postif negeri ini nyaris terkukus habis oleh kekisruhan dan polemik akhir-akhir ini yang tak tahu sampai dimana titik juntrungannya. Masalah demi masalah, seolah bertemali menyambung dari satu waktu ke waktu berikutnya. Belum selesai cek cok Susno Duadji dengan pembesar di institusinya (Polri), kini ramai lagi terkait diterimanya gugatan praperadilan Anggoda dalam kasus kriminalisasi KPK oleh Mahkama Agung. Di tengah hiruk-pikuk masalah Anggodo vs Bibit dan Candra itu, diperparah lagi dengan wacana deponering (penghentian perkara demi kepentingan umum). Deponering ini diperbincangkan oleh komisi III DPR-RI karena, ada kekhawatiran jika Anggodo bisa memenangkan perkara dalam kasus ini. Alhasil dengan demikian, Anggodo yang juga terindikasi melakukan upaya penyuapan terhadap KPK itu, bakal dibebaskan dari jeratan hukum. Dan jika deponering ini disetujui oleh Jaksa Agung, maka dua atau tiga bulan ke depan, Anggodo bakal lenggang kangkung keluar dari hotel pardeo, tempat ditinggalnya sekarang (tahanan). Dan kisah ini berakhir tragis dengan kesimpulan, “negara kalah telak oleh seorang markus”. Banyak yang babungBagi rakyat yang tak paham, pasti berseloroh “ach ini urusan orang besar”. Karena jika sudah pada tingkat perdebatan dengan logika hukum yang rumit, mereka tentu tak faham dan mengatakan “biar pemerintah yang mengaturnya”. Walhasil daya kritis rakyat pun kian tumpul, akibat hukum di negeri ini yang semakin“kabur air” dan terasa rumit dicerna dengan akal sehat. Penjahat bisa bebas dari jeratan hukum, dan orang yang terindikasi salah bisa benar karena sakralnya institusi yang diempunya. Bibit dan Candra bisa saja salah dalam kasus ini, namun yang membuat galau adalah, ketika Bibit dan Candra dikait-kaitkan dengan sakralitas lembaga KPK. Boro-boro rakyat paham tentang masalah ini, di tingkat aparat hukum saja banyak yang babung. Dalam kaidah usul fikih, orang-orang yang tergolong babung ini disebut sebagai “yang tidak mengetahui perkara tapi memutuskan perkara sesuai dengan kebodohannya”. Dan dalam fiqih, penegak hukum seperti ini tempatnya di neraka.Aspirasi membekuDi tengah membuncahnya konflik kepentingan itu, energi pemerintah sepertinya terkuras habis oleh polemik politik kepentingan yang terus berganti topik. Banyak hal besar terkait kepentingan rakyat yang semestinya diselesaikan, malah terkecoh oleh tarikan politik kepentingan yang menguras energi dan emosi. Akibatnya, aspirasi rakyat mengeram dan membusuk di tengah-tengah eforia itu. Jika dipikir-pikir, dengan kondisi yang tidak menentu itu, pemerintah dan semua elemen bangsa ini sebaiknya berefleksi sejenak. Bahwa sekali-kali berikan kesempatan untuk mendengar suara hati rakyat. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami beserta seluruh akibat-akibatnya. Dengan itu, siapa tahu semangat kerakyatan biasa bangkit dari relung-relung jiwa perjuangan dan pengabdian. Selama ini, rakyatlah yang sering mendengar dengan tekun, terkait setiap masalah yang diperdebatkan pemerintah. Maka sekali waktu, biarkan pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif) mendengar apa maunya rakyat, apa yang bisa memulihkan kondisi mereka dari keterpurukan sosial ekonomi. Karena selama ini, aspirasi rakyat hanya membeku dan dieramkan dalam kepakan sayap-sayap kepentingan tanpa ada kepastian. Konten Statis - Umum Sat, 12 Jun 2010 16:49:49 +0100